IBSW Minta Kepala Daerah Jujur Soal Data Covid-19

JawaPos.com - Transparansi kondisi dan data dalam pencegahan penularan dan penanggulangan pandemi Covid-19 merupakan hal yang mutlak ada dan menjadi prasyarat untuk suksesnya program tersebut.

Karena itu, jajaran pemerintah, mulai dari pusat hingga desa seharusnya transparan dalam menyajikan dan melaporkan data kondisi dan jumlah penderita Covid-19 di daerah masing-masing.

Pernyataan tersebut dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Nova Andika, sebagai respons atas pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta kepada para pemimpin pemerintahan di daerah, terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota belum lama ini.

Nova juga mengapresiasi Puan yang peka merespons kejadian melonjaknya angka penderita Covid-19 di Kudus, dengan cara membagikan secara cuma-cuma 20 ribu dosis vaksin Covid-19 sebagai dorongan untuk diadakannya percepatan vaksinasi Covid-19 di Jawa Tengah.

Menurut Nova, telah menjadi rahasia umum, para pemimpin daerah, terutama di tingkat-tingkat pemerintahan terkecil di desa-desa, ditengarai menutup data sebenarnya penderita dan korban Covid-19 untuk menghindari penilaian negatif dari pimpinan pemerintahan di atasnya.

“Sudah menjadi rahasia umum, di beberapa desa, warga yang meninggal karena Covid-19) dilaporkan meninggal karena sakit yang lain, hanya agar desa tersebut tidak dimasukkan ke dalam zona merah yang menurut mereka mencoreng nama desa tersebut. Tentu saja hal itu salah dan merugikan, bukan hanya untuk desa itu, tetapi secara nasional,” kata Nova dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin, (14/6).

Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini

Nova mengingatkan, data dan kondisi riil tentang Covid-19 di daerah, akan memengaruhi data di tingkat nasional, serta berdampak langsung kepada kebijakan pemerintah pusat.

"Tak perlu ditutupi agar solusi yang dianggap pemerintah (pusat) pun tepat. Kita tahu, dalam proses pengambilan keputusan ada istilah 'garbage in, garbage out'. Kalau infonya salah, solusi yang diambil pun bisa melenceng," ungkapnya.

Sebagaimana beredar luas di media massa, Ketua DPR Puan Maharani belum lama ini meninjau dan melakukan proses percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat di Balai Kota Solo.

Di lokasi tersebut, selain dilakukan vaksinasi terhadap 690 orang yang merupakan guru, warga lanjut usia (lansia), difabel, pedagang kaki lima, pelaku pariwisata, pekerja media, dan masyarakat lainnya.

Menurut Puan, keterbukaan informasi itu akan memudahkan dalam penentuan langkah penanganan pandemi Covid-19. “Sampaikan masalah secara jujur, jangan sembunyikan kondisi wilayahnya, sehingga kita bisa antisipasi dan mitigasi,” ujar Puan.

Ia juga menegaskan, sebagai Ketua DPR dirinya memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama melaksanakan fungsi pengawasan.

“Prinsip utamanya, kita semua ingin seluruh warga negara dapat divaksin. Jangan sampai ada daerah yang tidak ditangani dengan baik,” kata Puan.