Hasto: Komitmen PDIP Soal Protokol Covid Jangan Dipertanyakan

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan komitmennya untuk disipilin dalam menjalani protokol kesehatan Covid-19. Hal ini demi memastikan pilkada sukses di tengah pandemi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam diskusi virtual yang digelar Pemuda Muhammadiyah dengan tema 'Korona dan Benang Kusut Pilkada 2020' pada Sabtu (10/10) malam.

Hadir dalam acara itu, Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Plh Ketua KPU Ilham Saputra, Komisioner Bawasli Afifuddin, dan Direktur Politik Bainteklam Polri Brigjen Anthony MT Siahaan.

Mengenai disiplin protokol kesehatan Covid-19, kata Hasto, PDIP telah menunjukkan sikap yang jelas. Terbukti Pada 4 Februari 2020 yang lalu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu telah menyosialisasikan pencegahan Covid-19. Pada Maret selanjutnya, PDIP mengeluarkan instruksi kepada kadernya untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia.

• Baca Juga: Hasto Cerita Soal Marahnya Bung Karno pada Para Insinyur Indonesia

Lalu, PDIP juga menginstruksikan kepala daerah dari partai itu untuk mengambil kebijakan realokasi anggaran dengan membuat program-program yang melindungi rakyat. Selain itu, kata Hasto, PDI Perjuangan juga mencanangkan gerakan menanam. Termasuk menekankan, seluruh kegiatan partai, mulai dari rapat, Sekolah Partai, hingga konsolidasi partai, menggunakan telekonferensi.

"Dulu cangkul sebagai alat perjuangan kaum Marhaen, sekarang handphone ini kita bisa belajar, kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan teknologi IT," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Bukan hanya itu, lanjut Hasto, untuk mendorong para paslon di Pilkada Serentak 2020 agar taat protokol kesehatan Covid-19, PDIP membentuk Tim Penegak Disiplin Protokol Kesehatan pada September lalu. "Di mana kader partai yang melanggar ketentuan Covid itu kami berikan sanksi," jelas Hasto.

Hasto juga menekankan pihaknya akan mengedepankan kampanye daring selama Pilkada Serentak 2020 dan menemui rakyat dari pintu ke pintu. Di samping itu, Hasto juga mengharapkan pemilu menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang visioner, kokoh pada ideologi Pancasila, memiliki kemampuan teknokratik dan bertanggung jawab terhadap masa depan.

Dalam diskusi itu, Hasto menjelaskan, Indonesia diapit dua benua dan dua samudera serta memiliki sejarah bangsa yang sangat panjang. Selain itu, pandemi Covid-19 telah membawa arah bangsa ke dalam kondisi yang sulit, baik dari sosial, ekonomi, dan kesehatan. Karena itu, menurutnya, Pilkada harus ditempatkan sebagai sebuah konsolidasi untuk mengamankan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

"Jangan sampai di tengah krisis kemudian tidak ada suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi, legalitas yang sangat kuat untuk mengambil suatu tindakan, tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat. Kita semua memahami enggak ada pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menilai, semua kebijakan yang diambil pemerintah saat ini selalu didasarkan pada kepentingan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum yang jelas.

"Mari kita berikan kepercayaan kepada Presiden-Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa diganggu oleh berbagai hal yang bisa memecah belah persatuan kita," ujar Hasto.

"Termasuk kemampuan untuk memberikan harapan kepada rakyat yang tengah dihadapkan dengan berbagai masalah akibat pandemi," kata politikus asal Yogyakarta ini.

Selain itu, lanjut Hasto, konsolidasi demokrasi Indonesia harus mendorong sistem pemilu yang semurah-murahnya serta membangun sistem pemilu yang didasarkan pemilu asimetris. Sebab, Hasto melihat saat ini demokrasi Indonesia diancam dengan praktek hoaks dan fitnah.

"Kemudian resolusi konflik juga diperlukan mengingat kita bangsa yang mengedepankan suatu musyawarah. Maka itu, kami berharap bersama dengan Pemuda Muhammadiyah ini bersama-sama dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Hasto.

Di samping itu, tambah Hasto, sebagai bangsa yang kenyang digembleng sejarah, PDIP meyakini persatuan bisa dikedepankan selama musyawarah menjadi metode penyelesaian persoalan. Hasto mengingatkan hal itu merupakan syarat untuk menjadi negara yang besar seperti yang pernah dilakukan Bung Karno dengan menggagas Konferensi Asia-Afrika pada 1955.

"Kesatupaduan diperlukan bersama untuk membangun harapan bahwa kita masih punya satu tugas yang mahapenting untuk menjadikan Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain sebagaimana dulu terjadi dalam Konferensi Asia-Afrika pada 55. Mari kita terus bergerak, kita kedepankan semangat persaudaraan," tegas Hasto.