Tak Ingin Timbul Korban Jiwa, Demokrat Minta Pilpres dan Pileg Dipisah

JawaPos.com - Partai Demokrat menginginkan Pemilu 2024 antara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tidak dilakukan berbarengan.

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan salah satu perjuangan partai yang dikepalai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah melakukan revisi UU Pemilu.

Salah satu poin yang direvisi menurut Jansen Sitindaon adalah tidak digabungnya Pilpres dan Pileg seperti pada Pemilu 2019 ini.

"Jadi itu salah satu perjuangan parlementer Partai Demokrat saat ini juga adalah itu revisi terhadap UU Pemilu," ujar Jansen kepada JawaPos.com, Kamis (5/12).

Jansen mengatakan tidak ingin Pemilu 2019 ini digabung. Hal itu karena dia takut adanya korban jiwa lagi seperti dari panitia pengawas pemilu (Panwaslu), kelompok penyelenggara pemungitan suara (KPPS).

Adapun di Pemilu 2019 kemarin, tercatat petugas KPPS yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.‎ ‎Hal ini menurut Jansen tidak boleh terjadi lagi di pemilu yang akan datang.

"Karena banyak tuduhan pemilu kemarin dianggap terlalu panas dan memakan banyak korban penyelenggara Pemilu," katanya.

Untuk itu Jansen berujar salah satu solusinya adalah Pilpres tidak digabung dengan Pileg. Sehingga semua bisa berjalan lancar, dan petugas KPPS tidak mengalami kelelahan dan sakit ataupun meninggal dunia.

"Salah satu solusinya menurut Partai Demokrat adalah kembali memisahkan penyelenggaran Pileg dan Pilpres. Bukan seperti kemarin pileg pilpres dibuat bareng," ungkapnya.

Menurut Jansen Pilpres 2019 kemarin sudah cukup panas. Apalagi jika digabung dengan Pileg. Maka hasilnya hajatan lima tahunan ini malah semakin panas.

‎"Satu jenis pemilu saja sudah buat panas apalagi 2 jenis pemilu digabung sekaligus," imbuhnya.

‎Sekadar informasi, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga memerintahkan kadernya untuk melakukan revisi UU Pemilu, mengenai Pilpres dan Pileg tidak digabung. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengusulkan seperti Partai Golkar ini. Wacana ini harus terus digaungkan.