Politik

Pemeriksaan sekitar 2 jam, kurang lebih 14 pertanyaan seputar akun media sosial penyebaran video tersebut. Inisial akun media sosialnya T.

“Kalau ditanya dari mana? tentu pemerintah sudah punya solusi untuk itu. Ini yang akan kita tuangkan dalam Rancangan Undang-Undang dan diatur dengan perpres,”

Tingginya keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi titik rawan akan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial. 

Namun demikian, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak mengungkap siapa Kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksudnya tersebut.

Kepala Otorita tersebut setara menteri yang ditunjuk Presiden RI. Nantinya jika dibutuhkan maka akan ada pula Wakil Kepala Otorita.

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, hadir dalam acara PDIP.

“Ya baliho tidak memberikan efek signifikan dan efeknya baliho juga tidak besar. Tentu ada efeknya tapi tidak besar, dan signifikan,” ungkapnya.

Kehadiran ketiga menteri adalah demi membangun legacy atau warisan prestasi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bersama PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membela Ganjar Pranowo terkait bantuan yang telah diberikan kepada kader PDIP.

“Kita melihat kami sendiri melihat bagaimana rekam jejak saudara Ubedillah tersebut, termasuk dalam pergerakan di sosmed,”

Dalam sambutannya, Airlangga mengapresiasi penyelenggaraan HUT MKGR yang dilaksanakan di provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu lumbung suara.

“Dana tersebut digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Abdul Halim Iskandar.

Airlangga juga tidak bisa hanya berusaha menang di survei. Dalam ranah komunikasi digital ada pemahaman akan sentiment analysis.

Pemerintah harus terus membangun orientasi maritim sebagai kebijakan pembangunannya, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Pansus RUU IKN bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Bahkan Pansus tetap bekerja saat DPR RI di masa reses.