MA Perintahkan Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) merilis putusan lengkap nomor 742K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. 

Melalui putusan tersebut, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut dokumen yang selama ini menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Majelis hakim MA telah menjatuhkan putusan pada 30 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, MA secara tegas memerintahkan pihak tergugat untuk menarik kembali surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. Dokumen tersebut bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan MA, Selasa (10/11).

Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai salah satu dasar dalam memeriksa kembali objek sengketa.

Putusan MK tersebut berkaitan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024 yang turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran. MA menilai putusan tersebut menghadirkan fakta hukum baru yang berdampak terhadap status hukum surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek gugatan.

"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," tulis putusan MA tersebut.

Berangkat dari adanya perkembangan hukum tersebut, MA kemudian melakukan pengujian terhadap substansi surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pengujian itu dilakukan untuk menilai dasar penerbitan dokumen serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangannya, MA juga menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan sebagai landasan penerbitan surat keterangan tersebut. Di antaranya certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya.