Prabowo Tak Menolak Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wapres RI

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tidak menolak permohonan pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menanggapi munculnya isu pengunduran diri Gibran sebagai Wapres RI.

Prasetyo mengatakan, ihwal permohonan pengunduran diri Gibran, diutarakan kepada Prabowo pada saat keduanya melakukan pertemuan selama kurang lebih selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wapres RI.

"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di eh Mahkamah Agung," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegasnya.

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Prabowo turut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. "Di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran," tuturnya.

Sementara itu, Gibran juga menyampaikan permohonan agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.

"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," jelas Prasetyo.

Baca Juga:Gibran Bertemu Prabowo 2,5 Jam Sampaikan Soal Keinginan Mengundurkan Diri sebagai Wapres

Menurut Prasetyo, langkah yang ingin ditempuh Gibran merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Karena itu, pemerintah mempersilakan apabila Gibran ingin menggunakan mekanisme peradilan tata usaha negara (PTUN) untuk menguji keabsahan dokumen yang dimilikinya.

"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," pungkasnya.