alexametrics

Desakan Tunda Pilkada Makin Ramai, Minta Pemerintah Keluarkan Perppu

21 September 2020, 12:32:02 WIB

JawaPos.com – Tiga pimpinan KPU terpapar Covid-19 dalam waktu yang berdekatan. Dimulai dari Evi Novida Ginting Manik (9/9), Arief Budiman (17/9), dan Sabtu lalu (19/9) Pramono Ubaid Tanthowi menyusul dinyatakan terkonfirmasi positif korona.

Daftar kasus positif Covid-19 tersebut bertambah panjang jika ditambah dengan penyelenggara pemilu di daerah. Laporan terbaru menyebutkan kasus positif di Sulawesi Selatan. Sementara itu, dari jajaran pengawas pemilu, pimpinan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo lebih dulu terpapar virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, tersebut.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Razak menyatakan, potensi tertular virus SARS-CoV-2 tidak hanya dialami jajaran penyelenggara. Banyak juga kontestan yang positif Covid-19. Data KPU mencatat, ada 60 bakal calon yang dinyatakan positif Covid-19. Kemudian, Bawaslu juga menyebutkan, 96 pengawas pemilu di Boyolali, Jawa Tengah, terinfeksi Covid-19.

Dengan fakta tersebut, Anwar menilai pelaksanaan pilkada serentak 2020 berisiko menciptakan klaster persebaran baru. ”Klaster ini akan sangat berbahaya menjadi sumber persebaran ke masyarakat di saat proteksi terhadap penyelenggara dan masyarakat oleh pemerintah juga sangat lemah,” ujarnya kemarin (20/9).

Karena itu, pihaknya mendorong pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dikaji ulang. ”Perlu mempertimbangkan penundaan pilkada,” imbuhnya.

Opsi penundaan pilkada, kata dia, dimungkinkan dalam regulasi. Dalam pasal 120 UU Nomor 6 Tahun 2020 dibuka opsi penundaan jika kondisi tidak memungkinkan.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/deb/lum/wan/c19/fal



Close Ads