Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 18 Februari 2019 | 06.17 WIB

Prabowo: Menteri Kehutanan Kok Dijadikan Satu Sama Lingkungan Hidup?

Prabowo Subianto ingin membuat nomenklatur baru jika terpilih sebagai Presiden di pilpres 2019, Minggu (17/2). Ia ingin memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan. - Image

Prabowo Subianto ingin membuat nomenklatur baru jika terpilih sebagai Presiden di pilpres 2019, Minggu (17/2). Ia ingin memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan.

JawaPos.com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengeluhkan adanya perusahaan-perusahaan yang kerap melakukan pelanggaran lingkungan hidup. Untuk itu Prabowo mengaku, jika diberikan mandat menjadi kepala negara di 2019 ini, dia akan lebih tegas kepada para pelaku pencemaran lingkungan.


"Bila saya diberi mandat untuk memimpin pemerintah di Republik Indonesia, saya akan melakukan penegakan hukum. Harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan," ujar Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).


Menurut Prabowo, ‎di sejumlah wilayah, perusahaan-perusahaan yang beroperasi banyak yang menimbulkan limbah. Tak hanya itu, mereka banyak yang mangkir dari kewajiban membayar pajak.


"Jadi, itu ada yang sebenarnya dan kongkalikong, patgulipat dengan pejabat-pejabat. Sehingga sering lolos dari kewajiban-kewajibannya,‎" ungkapnya.


Prabowo pun ingin supaya pemerintahan ini bisa bersih. Tidak ada permainan di belakang layar, bagi para pelaku pencemaran lingkungan.


Selanjutnya, Prabowo juga mengatakan akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila dipercaya menjadi kepala negara bersama Sandiaga Uno.


"Sebagai contoh saya akan pisahkan. Menteri Kehutanan kok dijadikan satu sama Lingkungan Hidup? Kementerian Lingkungan Hidup harus mengawasi departemen kehutanan. Kok jadi satu? Jadi, ini segera kami akan pisahkan. Sehingga, Kementerian Lingkungan Hidup benar-benar akan menegakkan masalah lingkungan hidip. Tidak jadi satu. Ini sering jadi masalah," tuturnya.


Selain itu untuk urusan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Prabowo memastikan tidak ada lagi kompromi. Semua harus berdasarkan pada prosedur yang berlaku. Tidak ada lagi jalan pintas.


"Ini izin akan kami perketat. Amdal akan kami laksanakan. Tidak ada jalan-jalan pintas untuk Amdal yang sangat cepat‎," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore