Pemilihan

Calon kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan masih terbilang minim. Penyebabnya, syarat bukti dukungan minimal yang diatur dalam UU 10/2016.

Gong pilkada serentak pada 2020 ditabuh akhir September nanti. Kemarin (21/8) KPU mengumumkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada.

KPU hanya punya waktu singkat sejak putusan MK dibacakan untuk menetapkan konfigurasi kursi dan calon terpilih. Daftar nama calon terpilih pun mulai disiapkan.

Bisakah masyarakat Indonesia mengetahui hasil pemilu pada hari yang sama atau berdekatan dengan hari pemungutan suara? Hal itulah yang saat ini diupayakan KPU.

Sengketa hasil Pileg 2019 berimbas pada jadwal penetapan hasil pemilu di Jatim. Di beberapa daerah, jadwal penetapan terpaksa ditunda.

Koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah tidak ada kaitannya dengan koalisi dalam pemilihan presiden.

BW menyebut, anak perusahaan BUMN adalah tetap merupakan BUMN. Salah satu dasarnya ialah Putusan MK Nomor 21 Tahun 2017.

Tuntutan BPN Prabowo Sandi agar Jokowi-Ma’ruf Amin didiskualifikasi dinilai akan sulit dikabulkan.

Ajakan Jokowi kepada masyarakat untuk menggunakan pakaian putih saat kampanye silam rupanya mendapat masalah. Tim hukum Prabowo-Sandi mempersoalkannya di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, pada Selasa (18/6) pekan depan.

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan 15 permohonan dalam sidang perselihan hasil pemilihan (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU diduga memihak ke pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun KPU mengaku aneh kenapa persoalan itu baru dipermasalahkan. Tidak saat rekapitulasi

“Jadi, sering mengutip suatu pendapat lepas dari konteks itu, enggak pas. Tadi, saya diam saja. Nggak mau menanggapi dulu,” ucap Yusril.

BW menyebut, setidaknya ada tujuh bentuk penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Jokowi selaku petahana, salah satunya menaikkan gaji PNS dan TNI-Polri.

BW meminta jabatan Ma’ruf Amin di BSM dan BNI Syariah dijadikan dasar oleh MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01.