Pakar: Benny dan Heru Divonis Pantas Dihukum Seumur Hidup

JawaPos.com - Penuntasan kasus megakorupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah memasuki babak akhir. Yakni penetapan vonis yang akan dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pekan depan.

Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar berpandangan, tidak mungkin jika majelis hakim menjatuhkan hukuman vonis yang lebih rendah kepada dua terdawa kasus korupsi Jiwasraya yakni Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dan Heru Hidayat.

Pasalnya, kata Abdul, dalam persidangan sebelumnya majelis hakim Pengadilam Negeri Jakarta Pusat telah memvonis 4 terdakwa lainnya dengan hukuman seumur hidup.

“Ini adalah perbuatan bersama-sama dan turut serta atau pembarengan. Maka hukuman terberat alias seumur hidup sudah pantas dan tidak mungkin Benny dan Heru divonis di bawah empat terdakwa lain,” kata Abdul kepada wartawan, Minggu (25/10).

• Baca Juga: DPR Desak Penegak Hukum Rampas Aset Bentjok Demi Hak Nasabah Jiwasraya

Selain dilakukan secara bersama-sama, Abdul melanjutkan adanya tuntutan dengan menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Benny dan Heru juga dinilai akan mempengaruhi penetapan vonis untuk mereka berdua. Hal ini tercermin dengan adanya nilai ganti rugi Rp 6 triliun untuk Bentjok dan Rp 10 triliun bagi Heru, atau dalam istilah lainnya perampasan aset yang berdampak pada pemiskinan.

“Dimiskinkan sudah jelas. Ada ganti rugi selain denda. Hal ini berbeda dengan terdakwa lain dan jauh lebih berat,” cetus Abdul.

Abdul juga menjelaskan, jika Benny dan Heru tidak mampu untuk membayar ganti rugi maka ahli waris dari 2 terdakwa ini sangat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara yang mencapai Rp 16,8 triliun dari ksus korupsi Jiwasraya. Jika harta benda yang saat ini sudah disita dan tidak mencukupi, maka potensi harta yang dimiliki kedua terdakwa akan menjadi sasaran perampasan.

“Penjara badan dan denda itu sifatnya pidana sedangkan ganti rugi itu sifatnya perdata. Maka, kalau tidak bisa dibayar dan terdakwa mati maka itu akan jadi tanggung jawab ahli waris untuk mengganti," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam teori hukum pidana terdapat istilah istilah penyertaan pidana atau pembarengan. Untuk kasus yang membelit Bentjok dan Heru, Abdul bilang bisa dikatakan bahwa mereka telah melakukan perbuatan korupsi yang berlanjut sehingga hukuman terberat yang akan diterima adalah hukuman seumur hidup.

Pun hukuman ini berpotensi bertambah dengan adanya tuntutan ganti rugi atau penambahan sepertiga hukuman jika yang bersangkutan terkena pasal yang lain. Oleh karena itu, Abdul pun berkeyakinan vonis untuk terdakwa Benny dan Heru akan lebih berat daripada 4 terdakwa lain.

“Meski ini tidak berlaku di Indonesia, tapi saya yakin hakim akan memberikan vonis tunggal yang terberat. Sedangkan konsep hukum kita ganti rugi itu adalah hutang, selama belum mati," pungkas Abdul.

Sidang vonis Bentjok dan Heru sempat tertunda lantaran keduanya positif terkena Covid-19. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Bentjok dituntut seumur hidup dengan uang ganti rugi Rp6.078.50.000.000, Heru dituntut kurungan badan seumur hidup dengan gantu rugi Rp10 triliun.

Ada pun mereka yang terlibat kejahatan bersama Bentjok dan Heru, yaitu Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto. Kemudian tiga orang mantan petinggi PT Asuransi Jiwasraya yakni Direktur Utama 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan 2008-2018 Hary Prasetyo, serta Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan.

Keempat terdakwa itu telah di vonis majelis hakim PN Jakarta Pusat dengan hukuman kurungan badan seumur hidup dengan denda Rp1 miliar tanpa ganti rugi karena tidak terkena pasal pencucian uang.