Rapat Bansos, Effendi Gazali Ingatkan Jangan Semua Dimakan 'Dewa-dewa'

JawaPos.com - Pakar komunukasi politik, Effendi Gazali telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Effendi menyebut istilah 'dewa-dewa' dalam pengadaan paket bansos.

Dia mengakui, sempat menghadiri seminar terkait pengadaan bansos penanganan Covid-19 pada Juli 2020. Effendi melontarkan, dalam pengadaan bansos UMKM juga selayaknya dilibatkan.

"Di situ poinnya adalah kami menyampaikan supaya jangan itu dimakan semua oleh 'dewa-dewa', tapi yang kecil-kecil ini UMKM juga dapat," kata Effendi usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/3).

Effendi membantah terlibat dalam pengadaan bansos. Dia pun berdalih tidak mengetahui terkait CV Hasil Bumi Nusantara yang diduga merupakan perusahaan penyedia paket bansos Covid-19.

"Kan tadi sudah terbukti bahwa saya tidak ada hubungannya dengan CV apalah itu yang disebutkan, saya juga nggak pernah terima aliran dana," beber Effendi.

Dia pun mempertanyakan, kapan KPK akan memeriksa pihak lainnya yang juga diduga mengetahui sengkarut pengadaan bansos. "Yang besar-besar kapan? Jadi perlakukan saja secara adil antara yang 'dewa-dewa' dengan yang kecil-kecil," tandas Effendi.

Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Juliari menerima fee tiap paket bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket bansos.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

https://youtu.be/Ftb_iKbbm7Q