Usai Diperiksa KPK, Zulkifli Hasan Akui Dicecar Soal Ini

JawaPos.com - KPK terus mengembangkan kasus suap penggadaan barang dan jasa di lingkungan Lampung Selatan. KPK sudah memeriksa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan sekaligus Wakil Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) juga sudah menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Selasa (18/9). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus yang melibatkan adik Zulhas bernama Zainudin Hasan yang merupakan mantan Bupati Lampung Selatan.

Ketika hendak meninggalkan lembaga antirasuah, Zulhas mengaku penyidik mencecarnya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Perti.

"Saya diminta keterangan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Tarbiyah Perti.Tadi penyidik juga bertanya apakah terkait dengan rakernas Tarbiyah di Lampung, apakah dewan pembina menjadi panitia? Ya tentu tidak. Karena pembina tidak mengurusi teknis, bahkan tidak ikut dalam keputusan rapat eksekutif harian hanya memberi nasihat," jelasnya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan terhadap Zulhas, penyidik mendalami sejauh mana pengetahuan saksi, terkait dengan pelaksanaan kegiatan Perti di Lampung Selatan.

"Mendalami terkait dengan permintaan izin yang pada saat itu untuk penyelenggaraan kegiatan Perti. Informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut tentu saja juga menjadi konsern KPK untuk didalami lebih lanjut," bebernya.

Saat disinggung perihal apa ada atau tidak aliran dana yang mengalir ke ormas Perti dari kasus korupsi Bupati Lampung Selatan ini, KPK masih menelusurinya.

"Kami sedang mengklarifikasi lebih rinci bagaimana saat itu, ada perencanaan pelaksanaan kegiatan salah satu ormas itu dan surat untuk peminjaman tempat untuk konteksnya itu seperti apa. Apakah hanya peminjaman tempat atau ada keputusan lain yang dibicarakan seperti itu," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan sebagai tersangka. Selain Zainudin, penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain.

Antara lain Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho dan Swasta CV 9, Naga Gilang Ramadan sebagai tersangka.

Zainudin kata Basaria, diduga menerima uang suap senilai total Rp 599 Juta dari pihak swasta/pengusaha terkait proyek insfrastruktur di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan.

Pemberian ‘uang pelumas’ tersebut kata Basaria, dilakukan melalui orang-orang dekat Bupati seperti Kepala Dinas dan anggota DPRD yang bertindak sebagai pengumpul dana. Diduga komitmen fee awal sekitar 10-17 persen dengan nilai proyek sebesar Rp 2,8 Miliar.