KPK Tetapkan Syahroni Tersangka Proyek Infrastruktur Lampung Selatan

JawaPos.com - Lama tak terdengar, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan upaya pemberantasan korupsi. Kali ini lembaga antirasuah tersebut menetapkan Syahroni, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan sebagai tersangka.

Syahroni jadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2016-2017.

Penetapan Syahroni sebagai tersangka merupakan pengembangan perkara yang menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan Sy (Syahroni) sebagai pihak yang diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Ghufron menyebut bahwa Syahroni adalah kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yang menjabat sampai saat ini. Sebelumnya KPK menetapkan Hermansyah sebagai tersangka.

Adapun peran Hermansyah yakni memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan uang yang kemudian diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho selaku staf ahli Zainudin sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan.

Total terdapat sekitar RP 72 miliar yang disetorkan Hermansyah dan Syahroni kepada Zainudin melalui Agus Bhakti Nugroho.

Ghufron melanjutkan, sejak 2016-2018 dana yang sudah diterima Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan beragam. Dana yang dikelola oleh Syahroni dan Hermansyah pada 2016 sebesar Rp 26.073.771.210 dan Rp 23.669.020.935 pada 2017.

Atas perbuatannya, Syahroni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca juga: Diduga Korsleting, Polres Lampung Selatan Ludes

Untuk kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan Syahroni untuk 20 hari pertama di Rutan Negara Cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1. Penahanan terhadap Syahroni terhitung mulai 6 Oktober 2020 sampai
dengan 25 Oktober 2020.

"Sebelumnya dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan KPK Kavling C1 tersebut dalam rangka pencegahan dan penyebaran Covid-19," pungkasnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPAxyiuXTV0&ab_channel=jawapostvofficial