Koopssus TNI Tidak Tumpang-tindih dengan Densus

JawaPos.com - Pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI untuk menanggulangi terorisme berpotensi bersinggungan dengan Polri, khususnya Densus 88 Antiteror. Karena itu, perlu ada landasan hukum yang mengatur mekanisme kerja samanya.

Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai perlu ketegasan terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Selama ini keterlibatan TNI hanya sebatas perbantuan apabila dibutuhkan Polri. ''Sekurang-kurangnya berupa peraturan pemerintah. Syukur jika bisa dalam bentuk undang-undang,'' katanya.

Sementara itu, pihak Polri menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara Densus 88 Antiteror dan Koopssus TNI. Perbedaan itu terkait dengan kewenangannya.

Photo

Karopenmas Brigjen Dedi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, Densus selama ini berfokus pada penegakan hukum terhadap kelompok teroris. ''Untuk sinergitas di lapangan dengan Koopssus, kemungkinan besar akan tangani preventive strike (serangan pencegahan) atau strike,'' paparnya. Khususnya untuk serangan teror dengan skala besar. ''TNI memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang penindakan,'' lanjutnya.

Sebenarnya, kata Dedi, sudah ada beberapa operasi kelompok teror skala besar yang ditangani bersama dengan TNI. Misalnya, pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dulu dipimpin Santoso dan kini dikendalikan Ali Kalora. ''Penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Filipina juga melibatkan TNI,'' jelasnya. Dengan adanya Koopssus, Polri tidak hanya meminta back-up saat terjadi aksi terorisme.