Rektor Unair Pimpin Forum Rektor Indonesia

Konferensi Hasilkan Rekomendasi Bidang Politik, Hukum, dan Pendidikan

JawaPos.com – Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2022 telah tuntas digelar di Airlangga Convention Center (ACC), Surabaya, kemarin (30/10). Perkumpulan para rektor terbesar di Indonesia tersebut menghasilkan tiga rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah. Rekomendasi itu terkait dengan bidang politik, hukum, dan pendidikan.

Konferensi juga mengukuhkan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih sebagai ketua FRI 2022–2023. Nasih akan meneruskan tongkat kepemimpinan ketua FRI sebelumnya, Prof Panut Mulyno, rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).

Nasih mengatakan, amanah sebagai ketua FRI telah diterima. Dia akan semakin meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antarrektor perguruan tinggi di Indonesia. Dengan begitu, tujuan bersama bisa tercapai. ’’Forum rektor ini adalah milik bersama yang harus dipelihara bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, hasil rekomendasi dari konferensi FRI 2022 tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD kemarin. Khususnya pada bidang politik dan hukum.

Nasih mengatakan, Indonesia akan menggelar pemilu pada 2024. Semua rektor mengajak menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik untuk pembangunan moral bangsa yang luhur dengan menempatkan kejujuran dan keteladanan sebagai pegangan. Selain itu, para rektor berkomitmen memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, bermartabat, berbiaya murah, dan tanpa kecurangan/politik uang. ’’Semua rektor sepakat mewujudkan 2024 sebagai bagian dari proses yang bermartabat dan berkualitas,” tuturnya.

Di bidang hukum, lanjut dia, FRI meminta agar citra hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat dapat dibangun. Yakni, melalui komitmen seluruh aparatur penegak hukum dan semua masyarakat. Selain itu, penegakan keadilan di tengah masyarakat harus terus didorong. Khususnya pada penegak hukum.

"Rektor melihat ada beberapa kemunduran yang ditandai dengan kejadian di tengah masyarakat. Itu sebabnya, komitmen seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pemandu dalam proses penegakan hukum,” jelasnya.