Eep: Masalah Kemiskinan Harus Bisa Dijawab kandidat Capres

JawaPos.com - CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mencatat sejumlah permasalahan yang paling mendesak untuk diatasi kandidat calon presiden (capres) salah satunya Pemilu 2024 dilaksanakan di tengah kesulitan hidup seperti hasil survei di 78 daerah pemilihan (dapil).

Namun dia memaklumi kondisi tersebut karena merupakan pemilu pertama setelah wabah pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

"Ini data 78 survei Dapil yang diagregasi. Pertanyaannya kurang lebih begini, di tempat Ibu/Bapak/saudara tinggal masalah apakah yang paling mendesak untuk diatasi?" kata Eep dalam acara rilis survei "Peta Kompetisi Menuju Pilpres 2024 di Jakarta, Kamis, (30/3).

Dia menjelaskan jawaban yang paling banyak disebutkan para responden adalah kemiskinan dengan persentase sekitar 35,7 persen dari 62.480 responden. Karena itu menurut dia, isu pertama menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan kandidat capres 2024 adalah kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang atau meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen atau naik menjadi 7,53 persen pada September 2022.

"Banyaknya warga yang berada di bawah garis kemiskinan," ujar Eep.

Dia menjelaskan permasalahan kedua adalah harga-harga kebutuhan pokok yang terus meningkat dengan persentase sebanyak 31,7 persen. Ketiga, masyarakat memilih korupsi harus diatasi mencapai 9 persen.

Permasalahan keempat menurut Eep, masih sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan persentase 8,1 persen.

"Kalau kita diminta menyebutkan empat isu pokok dalam pemilu 2024 maka bisa kita sebutkan dengan meyakinkan bahwa inilah empat isu pokok itu," katanya.

Eep juga menilai, ada juga masalah lainnya seperti penegakan hukum sebanyak 3,5 persen. Para responden juga mengaku mengalami kesulitan hidup, karena 65,5 persen pemilih mengungkapkan mereka dan anggota keluarganya menurun pendapatan dan penghasilannya.

Dijelaskannya, ada 48,6 persen responden mengaku keadaan ekonomi dirinya sehari-hari dan keluarganya memburuk. Adapun 29,6 persen dari responden atau pemilih mengaku bahwa dirinya atau keluarganya kehilangan pekerjaan.

"Menurun pendapatan, memburuk ekonomi keluarga, dan hilangnya pekerjaan adalah tiga isu yang sangat menonjol menjelang Pemilu 2024. Ini bukan hanya isu yang tergambar secara nasional namun juga bisa terpetakan dengan sangat mudah menyangkut masing-masing wilayah dari Sumatera Bagian Utara sampai ke Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua," ujarnya.

Survei PolMark Indonesia dilakukan pada 23 Januari-19 Maret 2023 di 77 daerah pemilihan. Survei juga sebelumnya telah dilakukan pada 26 Oktober-3 November 2022. Secara keseluruhan, survei ini digelar di 78 dapil dengan melibatkan 62.480 responden dalam survei tersebut.

Responden yang diwawancarai pun tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error -+0,4 persen.