Evaluasi Dispendik Gresik terkait Zonasi: Sekolah Baru dan Tes Masuk

JawaPos.com - Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 sistem zonasi mendapat banyak sorotan. Banyak keluhan dari wali murid soal anaknya yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena jarak. Karena itu, Dinas Pendidikan Gresik berencana menambah fasilitas pendidikan. Tiga SMPN akan dibangun.

Kepala Dispendik Gresik Mahin mengakui pelaksanaan PPDB tahun ini masih banyak kendala. Sebab, lembaga pendidikan milik pemkab terlalu sedikit. Saat ini tercatat 33 SMPN. "Belum banyaknya sekolah jadi persoalan," ujarnya.

Karena itu, lulusan SD yang jauh dari sekolah memiliki peluang kecil untuk masuk SMPN. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kebijakan tersebut sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. "Mau bagaimana lagi. Ini sudah jadi kebijakan pusat," imbuhnya.

Mahin mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi lagi sistem zonasi itu. Pihaknya berencana mengusulkan adanya porsi untuk hasil danem maupun tes masuk. Zonasi guru ke depan juga diterapkan.

Sesuai amanat permendikbud tersebut, dispendik harus menyediakan unit sekolah baru (USB) untuk mengakomodasi para siswa. Tahun ini sudah ada satu USB. Yakni, SMPN 33 Gresik di wilayah Driyorejo. Rencananya, dispendik membuka tiga USB lagi.

Namun, Mahin mengatakan bahwa penambahan USB itu diprioritaskan di wilayah selatan. Yakni, Kecamatan Driyorejo, Menganti, dan Kedamean. Menurut dia, fasilitas pendidikan di tiga kecamatan tersebut sangat dibutuhkan. "Apalagi Driyorejo. Tahun ini sudah kami tambah saja masih kurang," katanya.

Kapan USB itu dibangun? Mahin masih menunggu tim anggaran pemkab dan badan anggaran DPRD Gresik. Sebab, kebijakan tersebut menjadi wewenang kedua lembaga. "Tetap kami usulkan. Karena sudah memang butuh. Namun, realisasinya tetap bergantung pada pembahasan anggaran di DPRD," katanya.

Selain itu, pihaknya menyiapkan kajian. Khususnya, berapa lulusan dari SD dan berapa daya tampung yang tersedia. "Nanti ketemu kebutuhannya. Tidak serta-merta langsung dibangun," tuturnya.

Dispendik juga berupaya membangun sekolah di wilayah lain. Namun, pihaknya masih mencari apakah ada tanah negara (TN) yang bisa digunakan. Sebab, status TN bisa mempercepat pembangunan sekolah. "Masih banyak wilayah yang butuh. Wilayah kota juga membutuhkan," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda menyatakan, pihaknya mendukung penambahan sekolah baru. Namun, dewan menyarankan tetap melalui pengkajian. Menurut dia, dewan bakal mengusulkan SMPN 33 Gresik. Ternyata lebih dulu direncanakan dispendik. ''Kalau memang di wilayah tersebut kebutuhan masih banyak, ya harus dibangun. Tapi, dispendik juga harus siap data lulusan siswa SD dengan sekolah yang ada,'' ujarnya.

Politikus PPP itu menyebutkan, sistem zonasi PPDB kali ini masih diliputi banyak problem. Terutama soal banyaknya siswa yang gagal sekolah di SMP negeri. Penyebabnya, jumlah sekolah negeri masih minim. ''Perlu dikaji dulu baru diusulkan,'' tandasnya.