TNI Hormati Putusan MK, UU Peradilan Militer Harus Direvisi Maksimal 2 Tahun Sejak Putusan

JawaPos.com -  Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Dalam putusan pada Kamis (15/10) MK menyatakan bahwa UU Peradilan Militer harus diubah atau direvisi maksimal 2 tahun pasca putusan dibacakan. 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Jangka waktu tersebut dinilai cukup untuk memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang melakukan penataan ulang.

”Sehingga, apabila dalam waktu paling lama 2 tahun pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan maka UU 31 Tahun 1997 dengan sendirinya menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional),” tegas Enny.

Baca Juga:Data Karhutla 6000 ha tapi Tercatat Hanya 2000 ha, Kabupaten Banjar di Kalsel Tak Dapat Banpres

Atas putusan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa instansinya menghormati putusan itu. Pihaknya memastikan akan tunduk pada putusan MK dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. 

”Sebagai institusi negara yang taat hukum, TNI menghormati dan tunduk pada seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. TNI berkomitmen selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum (rule of law) serta supremasi hukum di Indonesia,” ujarnya. 

Dalam keterangannya, MK mengungkapkan bahwa Permohonan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Melina Br. Pasaribu. Para Pemohon mengujikan Pasal 9 angka 1 sepanjang tindak pidana Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127 UU Peradilan Militer.

Dalam persidangan perdana di MK pada Januari lalu, para Pemohon yang diwakili oleh ⁠Ibnu Syamsu Hidayat menegaskan, impunitas prajurit bertentangan dengan prinsip negara hukum dan equality before the law. Para Pemohon juga menyoroti konsekuensi yang lebih luas, yakni melemahnya supremasi sipil dalam sistem pemerintahan demokratis. 

Baca Juga:Menkomdigi Sebut Arsip Digital Jadi Fondasi Pengembangan AI, Ini Alasannya

Para pemohon menilai, dominasi yurisdiksi Peradilan Militer atas Peradilan Umum bertentangan dengan prinsip negara demokrasi konstitusional yang menempatkan kekuasaan sipil di atas kekuasaan militer. Menurut para pemohon, dualisme yurisdiksi tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer yang memberikan kedudukan khusus bagi prajurit TNI aktif untuk diadili secara eksklusif di Peradilan Militer, meskipun melakukan tindak pidana umum. 

Pengaturan tersebut dinilai berpotensi melahirkan impunitas dan melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum. Permohonan itu kini diterima oleh MK dengan memerintahkan lembaga pembuat UU atau DPR mengubah UU Peradilan Militer paling lambat 2 tahun.