Pemimpin PBNU Mendatang Diminta Bebas dari Kepentingan Politik Praktis

JawaPos.com - Sejumlah tokoh dan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) meminta Muktamar ke-35 mampu melahirkan kepemimpinan PBNU baru yang independen, berintegritas, serta terbebas dari benturan kepentingan politik praktis.

Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menegaskan, kepemimpinan PBNU harus mampu menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan agar fungsi advokasi terhadap masyarakat akar rumput—seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil—tetap berjalan optimal. 

Menurut survei Alvara Research Center akhir 2025, potensi warga Nahdliyin mencapai 140 juta jiwa, angka besar yang tidak boleh dijadikan posisi tawar politik untuk mengejar jabatan menteri atau kepala daerah.

"NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik.

Baca Juga:Gus Miftah: Presiden Prabowo Tak Intervensi Pemilihan PBNU, Jangan Bawa-bawa Istana!

Pandangan Taufik itu dikemukakan dalam diskusi publik generasi muda NU yang digelar di Jakarta pada Selasa (11/8). Diskusi tersebut digelar menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur pada 27–30 Agustus 2026.

Selain dihadiri Taufik Damas sebagai narasumber, diskusi itu juga mendaulat tokoh muda lainnya untuk sumbang pemikiran. Yakninnya, aktivis muda NU, Hatim Gazali; Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU Inayah Wulandari Wahid; dan Ketua Umum Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII) Wulansari Aliyatul Solikhah.

Taufik mendukung penuh larangan rangkap jabatan bagi jajaran pengurus harian seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam.

Sementara itu, Aktivis muda NU Hatim Gazali mengatakan, sangat berisiko jika PBNU terus terseret dalam pertarungan politik praktis. Keterlibatan dalam kalkulasi politik kekuasaan hanya akan membelenggu daya kritis organisasi terhadap kebijakan publik.

"Sekali memilih masuk ke jebakan para politisi, ke depan NU tidak bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada," tegasnya. Hatim.