Ratusan Tokoh dan Puluhan Organisasi Masyarakat Teken Petisi Tolak Militer di Ranah Sipil

JawaPos.com - Melalui Petisi Masyarakat Sipil yang ditandatangani pada Rabu (29/7), ratusan tokoh dan puluhan organisasi masyarakat menegaskan penolakan terhadap militer di ranah sipil. Total sebanyak 58 organisasi dan 274 tokoh masyarakat telah menandatangani petisi tersebut.

Lewat petisi itu, mereka meminta agar pemerintah menghentikan seluruh pelibatan militer dalam ranah sipil. Sehingga militer bisa fokus menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan pertahanan negara dan menjaga serta mempertahankan kedaulatan bangsa.

Belakangan ini mereka melihat demokrasi dan kebebasan di Indonesia terancam akibat peran militer yang masuk ke dalam kehidupan sosial politik. Militer dinilai tidak lagi hanya menjalankan fungsi pertahanan, melainkan juga terlibat jauh dan berlebihan dalam fungsi-fungsi non pertahanan.

”Rezim pemerintahan ini telah mempolitisasi militer untuk kepentingan pragmatis kekuasaan dan kepentingan proyek rezim,” bunyi Petisi Masyarakat Sipil tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyatakan bahwa melalui petisi tersebut, ratusan tokoh dan organisasi masyarakat menyoroti pelibatan militer dalam program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih.

Para tokoh tersebut juga mempertanyakan keberadaan militer dalam Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta pengamanan demonstrasi.

Isnur dan tokoh-tokoh lain yang turut menandatangani Petisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa pelibatan militer dalam fungsi non pertahanan bertentangan dengan konstitusi.

Tugas dan fungsi militer dalam konstitusi, lanjut dia, adalah sebagai alat pertahanan negara, bukan untuk pembangunan apalagi menjadi aparat penegak hukum. Karena itu, pelibatan militer dalam fungsi non pertahanan yang tidak proporsional dikhawatirkan akan berdampak serius pada melemahnya profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara.

”Kami memandang militerisasi sipil telah berdampak signifikan terhadap terjadinya kekerasan terhadap warga sipil,” ujarnya.