Gali Potensi Kawasan, TEP Kementrans Didorong Bisa Sinkron dengan Program MBG

JawaPos.com – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menegaskan Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 1.476 patriot muda akan diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia untuk membantu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa.

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengatakan keberadaan TEP dirancang agar selaras dengan berbagai program pemerintah, termasuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya, tim (TEP) bagian dari turunan Asta Cita Presiden Prabowo adalah tim Ekspedisi Patriot. Karena kita membangun dari bawah, dari desa, untuk memakmurkan masyarakat dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi," ujar Viva usai membekali TEP di Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/7).

Viva menjelaskan, pemerintah ingin menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat kebudayaan. Karena itu, para anggota TEP akan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menghadirkan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Baca Juga:Gubernur BI Perry Warjiyo Mengundurkan Diri

"Misalkan potensi pengembangan untuk penanaman pangan, produk hortikultura yang ada di perdesaan bisa dimaksimalkan dan bisa dikoneksikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di makan bergizi gratis (MBG)," ucapnya.

Selain mendukung program pemerintah, TEP juga ditugaskan menggali potensi ekonomi masyarakat agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga di kawasan transmigrasi.

Para peserta TEP, lanjut dia, sebelumnya telah dibekali pemahaman mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di setiap kawasan transmigrasi sebelum diterjunkan ke lapangan. 

"Jadi mereka sudah tidak kaget lagi, mereka punya pemahaman yang komprehensif tentang sosiokultur masyarakatnya," kata Viva.

Ia menjelaskan bekal tersebut diharapkan memudahkan para peserta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh budaya, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.