Wamenlu dan Blue Ocean Strategy Fellowship Paparkan Strategi Kepemimpinan Standar ESG Global Indonesia

JawaPos.com - Indonesia memperkuat daya saing industri nasional sekaligus meningkatkan pengaruh dalam pembentukan tata kelola keberlanjutan global. Pemerintah Indonesia mendorong transisi peran dari pengguna menjadi perancang standar ESG yang otentik dan berbasis kondisi domestik.

Arah kebijakan ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno dalam forum bersama Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF). Pembaruan arsitektur riset dan pengembangan (R&D) nasional penting agar selaras dengan kebutuhan transformasi industri hijau.

Saat ini, ekosistem riset Indonesia masih sangat bertumpu pada pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kontribusi sektor swasta terhadap pendanaan riset nasional baru berkisar 7 hingga 8 persen.

Baca Juga:Hari Mangrove Sedunia Jadi Momentum BNI Perkuat Komitmen Pelestarian Lingkungan dan Ekonomi Pesisir

”Ini berbanding terbalik dengan Jerman, di mana 67 persen pendanaan riset justru bersumber langsung dari sektor korporasi swasta,” papar Arif Havas Oegroseno.

Dari Subsidi Menuju Investasi Riset

Menanggapi ketimpangan struktural tersebut, Wamenlu Havas menegaskan, perlunya reformasi tata kelola pendanaan riset secara mendasar. Pendekatan adopsi standar yang diciptakan negara-negara maju tidak akan mengantarkan Indonesia pada posisi kepemimpinan di sektor keberlanjutan.

”Benchmarking memiliki manfaat, namun benchmarking tidak melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan lahir dari kemampuan merancang institusi yang menciptakan nilai baru yang inklusif, sehingga pada gilirannya dapat menjadi acuan bagi pihak lain,” ujar Wamenlu Havas.

Baca Juga:Bakar Sampah Bikin Polusi, Desa Ini Kelola Jadi Sumber Ekonomi

Havas mencontohkan pengelolaan dana pungutan sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang mengumpulkan Rp 33,6 triliun sepanjang periode 2015 - 2019. Dari jumlah tersebut, hampir 90 persen dialokasikan untuk subsidi harga biodiesel, sementara porsi bagi riset dan pengembangan tercatat kurang dari 1 persen.

Menurut Havas, pola tersebut perlu bergeser dari pendekatan yang dominan bersifat subsidi menuju investasi jangka panjang bagi riset dan inovasi, melalui alokasi minimum wajib untuk komitmen R&D selama tiga hingga lima tahun.

Indonesia dapat mengadaptasi model pendanaan segitiga sebagaimana diterapkan Fraunhofer-Gesellschaft di Jerman yang menyeimbangkan dana dasar publik, pendanaan proyek kompetitif, dan riset kontrak berbayar dari industry.