KLH Perketat Pengawasan Kawasan Industri, Pelanggaran Limbah Jadi Sasaran

JawaPos.com – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan guna memastikan pertumbuhan industri berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.

Upaya ini sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan investasi yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Rizal Irawan, menegaskan bahwa pembangunan industri harus mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan," tegas Rizal Irawan, di Gresik, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan bahwa dokumen lingkungan kini telah terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memastikan seluruh aktivitas operasionalnya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa atas arahan Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, kawasan industri terpadu menjadi salah satu fokus utama pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

"Indikator keberhasilan kami bukan banyaknya sanksi yang dijatuhkan, melainkan tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha. Karena itu, sinergi antara pengelola kawasan industri dan mitra profesional seperti PPLI menjadi sangat penting agar investasi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan," ujarnya.

Rizal juga mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin antara pengelola kawasan industri dengan PPLI dalam pengelolaan limbah. Menurutnya, kawasan industri berskala besar membutuhkan mitra yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan tanggung jawab tinggi agar pengelolaan limbah dilakukan secara benar hingga tahap akhir.

"Dengan kawasan industri yang sangat besar, tentu dibutuhkan mitra yang benar-benar profesional," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 KLH, Amsor, mengimbau seluruh pelaku usaha, khususnya yang berada di kawasan industri strategis seperti JIIPE, agar mempercayakan pengelolaan limbah kepada perusahaan yang memiliki kompetensi, fasilitas, dan perizinan yang lengkap.