Pemerintah Kawal Penanganan Dugaan Kekerasan Terhadap PMI di Johor Malaysia

ilustrasi Pekerja Migran Indonesia(Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus mengawal penanganan kasus dugaan tindak kekerasan yang dialami tiga PMI di Johor Bahru, Malaysia. Ihwal adanya hal ini ditegaskan Menteri P2MI Mukhtarudin.

“KP2MI akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan seluruh korban memperoleh pendampingan serta pelindungan yang diperlukan hingga proses penanganan selesai,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya, dilansir dari Antara, Senin (15/6).

Berdasarkan informasi dari KJRI Johor Bahru, kasus tersebut terungkap setelah seorang PMI berinisial YY melaporkan dugaan tindak kekerasan fisik yang dialaminya kepada layanan KSATRIA KJRI Johor Bahru pada 13 Juni 2026.

Dalam laporannya, YY juga menyampaikan bahwa dua PMI lainnya, yaitu YA dan SH, diduga mengalami perlakuan serupa saat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru.

Menteri Mukhtarudin menyebut para pekerja migran tersebut kerap mengalami kekerasan selama bekerja.

“Salah satu peristiwa pemukulan dilaporkan terjadi pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, para korban ditinggalkan oleh pemberi kerja di wilayah Kampung Melayu Majidee, Johor,” ujarnya.

Ketiga pekerja Indonesia tersebut diketahui bekerja di Malaysia secara nonprosedural dan tidak memiliki izin kerja yang sah. Paspor mereka juga masih dipegang oleh pemberi kerja sehingga para korban merasa takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak berwenang.

Namun, karena masih merasa keselamatannya terancam, salah satu korban akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada perwakilan RI di Malaysia.