Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 14 Juni 2026 | 04.09 WIB

Respons Tuntutan Mahasiswa, Kepala Bakom Klaim Pemerintah Prabowo Hemat Anggaran Rp 300 Triliun 

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari saat kunjungan ke kantor Redakai Jawa Pos Grup di gedung Graha Pena, Jakarta, Jumat (8/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari saat kunjungan ke kantor Redakai Jawa Pos Grup di gedung Graha Pena, Jakarta, Jumat (8/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons tuntutan mahasiswa yang telah disampaikan lewat aksi demo pada Jumat (12/6). Menurut Qodari, pemerintah terus mengupayakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lewat keterangannya, Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto fokus untuk menghentikan pemborosan anggaran dan terus berupaya meningkatkan efisiensi belanja negara menggunakan APBN. Itu dilakukan sejak awal masa jabatannya.

“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6).

Menurut Qodari, saat mendapat kepercayaan sebagai presiden, Prabowo melakukan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Dia mengklaim, langkah tersebut berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 300 triliun.

Tidak hanya itu, Qodari menyebut, Prabowo adalah presiden yang berada di garis terdepan dalam upaya menghentikan kebocoran negara yang selama ini merugikan rakyat. Diantaranya lewat pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

”Jadi, kalau soal kebocoran, bapak presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ucap dia.

Meski begitu, Qodari mengaku tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa melalui aksi demo merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Dia memastikan, pemerintah terbuka dan tidak menutup diri terhadap berbagai masukan yang disampaikan oleh mahasiswa lewat aksi di jalan.

”Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” imbuhnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore