Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 8 Juni 2026 | 15.10 WIB

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Polri Siap Peringati Hari Bhayangkara

Anggota Satlantas Polres Metro Tangerang Kota melakukan pendindakan parkir liar dengan tilang ETLE Handheld di jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Kamis (07/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Anggota Satlantas Polres Metro Tangerang Kota melakukan pendindakan parkir liar dengan tilang ETLE Handheld di jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Kamis (07/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pelaksanaan Operasi Patuh mulai 8-21 Juni batal terselenggara. Korlantas Polri memutuskan untuk menunda pelaksanaan kegiatan tersebut di seluruh Indonesia. Kini mereka fokus pada rangkaian agenda menuju peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli nanti.

”Kami tunda (pelaksanaan Operasi Patuh 2026), Polri konsen (ke peringatan) Hari Bhayangkara,” ungkap Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat dikonfirmasi pada Senin (8/6).

Sejauh ini, belum disampaikan secara pasti jadwal baru pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tersebut. Namun, operasi terpusat itu sudah menjadi agenda yang pasti dilaksanakan oleh Korlantas Polri. Tujuannya untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.

Menurut Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin menegaskan bahwa, Operasi Patuh tahun ini fokus pada penegakan hukum yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi tilang elektronik atau ETLE sebagai bagian dari transformasi digital yang terus dilakukan.

”Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” ucap Aries dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (26/5).

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri fokus pada pelanggaran yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi ETLE. Misalnya pelat nomor kendaraan yang sengaja dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian, dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker maupun cat.

”Pelanggaran tersebut menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik,” kata dia.

Meski mengedepankan ETLE, pihaknya tetap bakal melakukan tilang konvensional. Petugas di lapangan boleh melakukan penegakan hukum untuk menindak pelanggaran tertentu. Misalnya pengendara yang dengan sengaja nekat melawan arah.

Persentase penegakan hukum oleh polisi, lanjut Aries, 30 persen menggunakan metode tilang konvensional, 10 persen teguran simpatik, dan 60 persen mengandalkan tilang elektronik. Sehingga yang paling besar porsinya tetap penegakan hukum lewat ETLE.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore