JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengingatkan pemerintah terhadap potensi risiko sistemik bagi perekonomian Indonesia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.

Eskalasi militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, terutama ancaman penutupan Selat Hormuz, dinilai berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada ketahanan fiskal nasional.

Azis menegaskan, Selat Hormuz merupakan arteri energi global yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Gangguan pada jalur strategis ini akan menimbulkan efek domino, mulai dari kenaikan premi asuransi pelayaran hingga terganggunya rantai pasok global.

Baca Juga:Menlu AS Akui Serangan ke Iran karena Israel, Klaim untuk Cegah Balasan Teheran

“Krisis di Selat Hormuz bukan hanya soal geografi, melainkan risiko sistemik. Ketika jalur ini terganggu, harga minyak akan melonjak dan inflasi menjalar ke biaya transportasi hingga harga pangan di dalam negeri,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (4/3).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah. Yakni mempertahankan harga BBM melalui subsidi yang kian membengkak atau menyesuaikan harga dengan risiko penurunan daya beli masyarakat.

Sebab, kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan permintaan dolar AS yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah.

“Subsidi yang terlalu besar dapat menggerus ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Namun, penyesuaian harga yang terlalu tajam juga berisiko melemahkan konsumsi domestik. Indonesia bisa menghadapi tekanan simultan pada fiskal, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi jika konflik ini berkepanjangan,” jelasnya.

Menghadapi situasi ini, Azis mendorong pemerintah menempuh dua langkah strategis.

Baca Juga:Menhub Pastikan Penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi Masih Berjalan Normal di Tengah Konflik AS-Israel dan Iran

Pertama, diplomasi aktif. Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan anggota G20 perlu mendorong de-eskalasi melalui forum internasional serta memperkuat suara negara-negara Global South demi menjaga stabilitas jalur energi.

Kedua, penguatan struktural di dalam negeri. Pemerintah didorong mempercepat diversifikasi energi, memperkuat cadangan strategis nasional, dan memastikan subsidi energi tepat sasaran.

“Transisi energi bukan lagi agenda jangka panjang yang bisa ditunda, melainkan strategi ketahanan nasional. Kita harus memastikan guncangan eksternal tidak berubah menjadi krisis domestik melalui koordinasi fiskal dan moneter yang disiplin,” tegasnya.

Meski secara geografis jauh dari Indonesia, Azis mengingatkan bahwa gangguan pada jalur energi global tetap akan berdampak pada ekonomi rumah tangga nasional.