Atasi Masalah Gizi di Indonesia, Pemerintah Harus Pastikan Pangan Bergizi yang Terjangkau

Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah bekerja menyiapkan menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). /(Istimewa).

JawaPos.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah memastikan akses dan keterjangkauan pangan lokal untuk memenuhi gizi seimbang di ruang makan keluarga. Hal ini sehubungan dengan Kementerian Kesehatan yang mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026.

CIPS menekankan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga daya beli masyarakat untuk mengaksesnya tanpa harus bergantung pada bantuan.

"Upaya perbaikan gizi membutuhkan solusi berkelanjutan dan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi, termasuk keterbukaan pasar dan peningkatan daya saing pelaku pasar lokal. Kunci utamanya adalah memastikan ketersediaan pangan terjangkau, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara mandiri," ujar Kepala Peneliti CIPS, Aditya Alta, Minggu (25/1).

Ia menerangkan, Indonesia saat ini masih menghadapi beban rangkap malnutrisi yang kompleks, mencakup masalah gizi kurang, kekurangan zat gizi mikro, hingga gizi lebih atau obesitas.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menjalankan kebijakan pangan berskala masif, termasuk swasembada dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Aditya menilai pendekatan yang digunakan pada kebijakan ini cenderung sentralistik dan populis.

Implementasi program seperti MBG mengalami berbagai kendala karena masih terpusat secara nasional. Upaya mengejar swasembada yang diikuti penutupan keran impor juga kerap luput melihat realitas pasar, sehingga kebijakan ini justru dapat memicu kenaikan harga pangan domestik.

Penelitian CIPS pada 2023 bahkan menunjukkan sejumlah kebijakan perdagangan dan pertanian cenderung menghambat terwujudnya konsumsi pangan yang lebih sehat. Kebijakan hambatan non-tarif, contohnya, menyebabkan harga beras domestik lebih tinggi 67,2% dibanding harga internasional.

"Pemenuhan gizi adalah isu yang sangat mikro dan bergantung pada kemampuan keluarga, sekolah, maupun unsur masyarakat lain dalam mengidentifikasi dan memenuhi sumber pangannya. Pendekatan top-down dan one-size-fits-all tidak hanya mahal secara operasional, tetapi juga kurang efektif," tegas Aditya.

CIPS juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali strategi pemenuhan gizi nasional. Fokus kebijakan seharusnya diarahkan untuk memastikan masyarakat memiliki daya beli dan pengetahuan untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka sendiri.

Oleh karena itu, Aditya menilai bahwa pemerintah perlu untuk fokus menjaga stabilitas harga pangan bernutrisi di pasar, sehingga masyarakat tidak lagi terpaku pada bantuan negara.

"Keberhasilan pemerintah seharusnya tidak diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan gratis, tetapi dari kemampuan rakyatnya menyediakan makanan bergizi untuk keluarga dengan penghasilan mereka sendiri," pungkas Aditya.