Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Prabowo Tantang Pelaku Usaha Suap Pemerintahannya Nanti Dapat Kejutan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas berbagai praktik ilegal, khususnya di sektor kehutanan dan sumber daya alam. Penegasan itu disampaikan Prabowo di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha, dan tokoh internasional dalam ajang The World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum paling berani dan paling tegas sepanjang sejarah Indonesia.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan, meski pemerintahannya baru berjalan satu tahun, aparat penegak hukum telah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan berupa perkebunan dan tambang ilegal. Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti melanggar hukum dengan membuka usaha di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap penyelewengan besar-besaran tata kelola minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai, praktik tersebut sebagai pelanggaran terbuka terhadap supremasi hukum.

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Prabowo.

Ia pun menantang pihak-pihak tersebut untuk mencoba melakukan praktik suap di pemerintahannya.

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” tuturnya.

Menurut Prabowo, jumlah korporasi yang diduga terlibat pelanggaran hukum mencapai 666 perusahaan. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mundur sedikit pun dalam upaya penegakan hukum.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkasnya.