Polri dan Komnas HAM Perlu Bentuk Tim Independen Aksi 22 Mei

JawaPos.com - Amnesty International Indonesia meminta Polri dan Komnas HAM membentuk tim independen. Tim tersebut untuk menelisik segala dugaan dari bentuk potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi dalam aksi kerusuhan di wilayah DKI Jakarta pada 22 Mei lalu.

Sebab kerusuhan itu memiliki rententan cukup panjang. Mulai dari penyerangan terhadap asrama Brimob Petamburan, Jakarta Barat; berlanjut adanya aksi kekerasan; dan ada delapan korban meninggal. Untuk korban meninggal diduga penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dalam menangkap salah seorang warga di Kampung Bali, Jakarta Pusat.

“Para pelaku kekerasan, apakah itu berasal dari kepolisian maupun pihak-pihak dari luar yang memicu kerusuhan? Itu harus diinvestigasi dan dibawa ke muka hukum untuk diadili," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Minggu (26/5).

Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat tiga anak tewas pascaaksi 22 Mei. Untuk itu perlu ada tindakan investigasi mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

Usman menyebut, adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan dalam melakukan penangkapan seseorang yang diduga sebagai perusuh. Bentuk dugaan pelanggaran HAM itu berupaya perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Sebagai contoh, indikasi yang terjadi di Kampung Bali. Dalam video yang viral di media sosial (medsos), terlihat kepolisian gagal dalam menerapkan prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya.

"Hal tersebut adalah pelanggaran serius terhadap SOP kepolisian itu sendiri. Apa pun status hukum seseorang, aparat tidak boleh memperlakukan dia secara kejam dan tidak manusiawi. Apalagi merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia," tegas Usman.

Photo

Peserta aksi damai di depan Gedung Bawaslu saat befswafoto dengan aparat kepolisian. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

"Aparat yang melakukan pemukulan harus diadili dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Kendati demikian, Amnesty International Indonesia menyadari adanya penyerangan terhadap asrama Brimob. Namun kepolisian terhadap serangan semacam itu tetap harus proporsional, jajaran kepolisian tetap menghormati kaidah-kaidah hukum dan HAM.

"Kaidah ini tidak boleh dilupakan. Aparat dibenarkan untuk dapat menggunakan kekuatan, tetapi itu hanya jika benar-benar diperlukan dan harus bersifat proporsional," imbau Usman.

Oleh karena itu, Usman memandang jelas adanya indikasi pelanggaran HAM dalam aksi 22 Mei. "Penting untuk memastikan Komnas HAM secara aktif terlibat dalam melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan pelanggaran HAM yang terjadi," harap Usman.

Tak hanya itu, Amnesty International Indonesia juga menyayangkan langkah pemerintah yang telah menerapkan restriksi terhadap platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan Twitter selama beberapa hari setelah aksi 22 Mei. Walaupun pembatasan tersebut telah dicabut oleh pemerintah pada Sabtu (25/5) kemarin, Usman mengingatkan pemerintah langkah ceroboh tersebut adalah pelanggaran hak orang untuk mendapatkan informasi. "Selain itu, lebih besar lagi adalah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat," pungkasnya.

Photo