Pemerintah Permudah Aturan PSR untuk Cegah Penurunan Produksi Sawit

Ilustrasi sawit. PBHMI mengkritik skema ILUC yang kini tengah disusun Uni Eropa.

JawaPos.com - Pemerintah tengah merombak dan menyederhanakan berbagai aturan untuk mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sebagai langkah kunci dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, mengungkapkan bahwa produksi minyak sawit mentah (CPO) pada 2025 mencapai 48,12 juta ton, naik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 47,47 juta ton.

Ia mengingatkan bahwa tanpa peremajaan dan upaya intensifikasi di kebun sawit rakyat, produksi diperkirakan mulai menurun pada 2025 dan terus melemah hingga dua dekade mendatang.

"Apabila Kebun Sawit Rakyat (PR) tidak dilakukan peremajaan dan/atau intensifikasi maka mulai tahun 2025 akan terjadi penurunan produksi hingga tahun 2045," kata Abdul Roni pada IPOC 2025, Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11).

Proyeksi tanpa PSR menunjukkan produksi CPO dapat merosot hingga 44,34 juta ton, dengan produktivitas sekitar 3,1 ton per hektare per tahun.

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah memperkuat implementasi PSR dengan melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh. 

Abdul Roni mencontohkan, sejumlah kemudahan kini diberikan, mulai dari penyederhanaan syarat yang dipangkas dari 14 menjadi hanya dua, perampingan verifikasi dari tiga tahap menjadi satu, hingga integrasi proses melalui platform digital nasional. "Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” katanya.

Ia menambahkan, industri kelapa sawit Indonesia saat ini terbentang di atas 16,38 juta hektare, dengan sekitar 42 persen di antaranya merupakan kebun rakyat. Sektor ini juga memberikan efek ekonomi besar dengan menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta pekerja tidak langsung.

Seiring meningkatnya kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan biodiesel, pemerintah terus mendorong hilirisasi melalui pembangunan pabrik biodiesel, fasilitas DMO minyak goreng, serta pengembangan produk turunan seperti margarin dan bio propylene glycol. Berbagai unit pengolahan inti juga sedang dikembangkan di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, hingga Sulawesi Selatan.

"Program hilirisasi diproyeksikan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi sawit terhadap PDB nasional," ujarnya.