Mardani Setuju Putusan MK soal Lembaga Pengawas ASN, Penting untuk Netralitas Birokrasi

JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga profesionalitas dan netralitas birokrasi di Indonesia.

“Keputusan ini bukan sekadar koreksi atas penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tetapi juga peringatan keras agar reformasi birokrasi tidak tergelincir ke arah politisasi dan konflik kepentingan,” kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (19/10).

Ia menilai, langkah MK yang mengabulkan sebagian gugatan Perludem, KPPOD, dan ICW terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan pentingnya keberadaan lembaga independen dalam mengawasi sistem merit. Ia menekankan, pengawasan yang bebas dari intervensi politik adalah fondasi agar birokrasi tetap bekerja profesional.

Menurutnya, keputusan MK ini sekaligus menjadi koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang menghapus KASN dan menyerahkan fungsi pengawasan ASN kepada Kementerian PAN-RB dan BKN. Ia menyebut, langkah itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sebab kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari struktur eksekutif yang juga menjadi objek pengawasan sistem merit.

“Dalam praktiknya, kebijakan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena kementerian dan badan tersebut merupakan bagian dari struktur eksekutif yang juga menjadi objek pengawasan sistem merit,” jelasnya.

Mardani menilai putusan MK mengembalikan semangat pemisahan fungsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Tanpa lembaga independen, sistem merit yang seharusnya menjamin profesionalitas ASN rentan disalahgunakan, misalnya jabatan birokrasi dapat ditentukan oleh kedekatan politik, bukan kinerja dan kompetensi,” terang Mardani.

Ia juga menyebut keputusan MK sebagai bentuk pengembalian marwah reformasi birokrasi yang telah diperjuangkan sejak lahirnya UU ASN tahun 2014, di mana KASN hadir sebagai benteng profesionalitas ASN. Karena itu, pembentukan lembaga pengawas baru disebut sebagai tanggung jawab moral dan politik pemerintah serta DPR.

“ASN harus netral dan profesional, terutama menjelang Pilkada dan Pemilu. Lembaga pengawas independen harus menjadi penyangga utama agar birokrasi tidak kembali menjadi alat politik,” tegasnya.

Mardani menambahkan, dengan batas waktu dua tahun yang diberikan MK, DPR dan pemerintah memiliki pekerjaan besar menyiapkan dasar hukum baru, baik berupa revisi UU ASN maupun regulasi pelaksanaannya. 

Ia juga menekankan perlunya melibatkan pakar administrasi publik, lembaga antikorupsi, dan masyarakat sipil dalam proses pembentukan lembaga tersebut.

“Keputusan MK ini strategis untuk memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi. Lembaga pengawas independen harus diberi kewenangan yang tegas untuk menindak pelanggaran sistem merit dan netralitas ASN,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam putusannya MK menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pengawasan sistem merit dilakukan oleh lembaga independen. 

Ketua MK Suhartoyo menyebut lembaga tersebut harus dibentuk paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menegaskan lembaga itu akan menjadi pengawas eksternal agar sistem merit berjalan tanpa intervensi politik.