Akademisi Optimistis Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dongkrak Kesejahteraan Rakyat

JawaPos.com - Melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema Diplomasi Papua yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Dirjen Strahan), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Dosen Fakulta Teknik Universitas Cenderawasih (Uncen) Johni Jonatan menyampaikan optimisme pasca pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. 

Dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Kamis (16/10) itu, Johni menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Papua harus fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Menurut dia, itu sejalan dengan tujuan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Apalagi pemerintah juga sudah punya Badan Percepatan Pembangunan Papua (BP3OKP). 

”Itu bagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua, yang fokus utama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Yang tentu manfaatnya kepada masyarakat Papua,” kata Johni saat diwawancarai oleh awak media usai FGD tersebut.

Johni menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto memang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih. Hanya saja, dia berharap agar implementasi kebijakan strategis itu dilakukan dengan memastikan manfaat program-program pemerintah dirasakan secara merata oleh masyarakat di Papua. 

FGD yang diselenggarakan oleh Dirjen Strahan Kemhan hari ini, ucap Johni, adalah salah satu contoh forum untuk menyampaikan masukan dan saran agar pelaksanaan program pemerintah di Papua semakin baik. Selain itu, dialog dan diskusi tersebut juga penting untuk menunjukkan bahwa saat ini Papua sudah berkembang. 

”Forum ini sebagai media informasi yang baik kepada semua orang. Bahwa melihat Papua dari jendela infrastruktur, melihat Papua dari kesejahteraan, melihat Papua dari peran pemuda dalam era digital yang sudah sangat maju,” kata dia.

Dalam sambutannya, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Agus Widodo menyampaikan bahwa FGD tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan informasi akurat berkaitan dengan Papua. Dia menyatakan bahwa komitmen terhadap Papua tidak terbatas pada aspek keamanan dan stabilitas. Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat Papua bisa menikmati kemajuan dan kesejahteraan.

Jenderal bintang dua TNI AD itu menyampaikan bahwa hal itu selaras dengan Kebijakan Pertahanan Negara 2025-2029 yang salah satunya adalah penguatan diplomasi pertahanan harus berjalan beriringan dengan diplomasi publik. Karena itu, FGD tersebut turut mengundang atase pertahanan dari berbagai negara. Baik secara luar jaringan (luring) atau langsung maupun dalam jaringan (daring). 

”Melalui penyebaran narasi yang akurat, konstruktif, dan inspiratif tentang Papua, kita tidak hanya menangkal disinformasi, tetapi juga memperkuat persatuan nasional melalui pemahaman dan rasa saling percaya,” ujarnya.