JawaPos.com-Keluarga para Anak Buah Kapal (ABK) MT SHI XING mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang dinilai lamban mengevakuasi tujuh warga negara Indonesia (WNI) korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perairan Myanmar.

Padahal, menurut keluarga korban, seluruh unsur TPPO sudah terpenuhi. Mulai dari penipuan, iming-iming gaji besar, hingga penelantaran di kapal tanpa dokumen resmi.

Siti Farhani Djamal, keluarga salah satu ABK menegaskan, perekrutan dilakukan tanpa prosedur resmi. Rizki, saudaranya, direkrut temannya bernama Anggi yang kemudian mengenalkan pemilik kapal Juanda.

"Si Anggi ini telepon bilang ada proyek perbaikan kapal di Malaysia. Bisa join nggak? Tolong bentuk kru," ujar Farhani kepada JawaPos.com, Selasa (14/10) 

Rizki bahkan diminta membeli perlengkapan kapal dengan uang pribadi. Hingga hari keberangkatan, para ABK tidak satupun diberikan dokumen Perjanjian Kerja Laut (PKL).

"Dan kru ini terjebak, mereka berani pergi tanpa PKL karena mereka butuh uang," ungkap Farhani.

Dengan adanya unsur perekrutan ilegal, janji palsu gaji, dan penelantaran, menurut Farhani, semua elemen TPPO sudah terpenuhi.

"Jadi dalam hukum Indonesia sebenarnya bisa melindungi mereka, karena kan unsur TPPO-nya terpenuhi. Unsur perekrutan, unsur iming-iming uang, kemudian unsur penelantaran, itu kan masuk TPPO," terang Farhani.

Farhani berharap pemerintah segera bertindak cepat mengevakuasi tujuh ABK yang terjebak di kapal MT SHI XING.

"Kalau pihak dari keluarga, satu, evakuasi. Kedua, berikan kejelasan kepada kami bagaimana langkah-langkah yang ditempuh," ujar Farhani.

Dia menegaskan, nyawa para kru adalah prioritas utama. Namun gaji yang tertunda juga harus menjadi perhatian. Diketahui, sudah 3 bulan para ABK tidak mendapatkan gaji sepeserpun. 

"Kita sebenarnya ibarat nyawa pasti lebih penting daripada gaji. Tapi ya diharapkan gaji juga dibayarkan," tegas Farhani.

Tiga Bulan Terombang-Ambing di Laut Myanmar

Kisah pilu datang dari tujuh anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal tanker MT SHI XING. Selama tiga bulan, mereka terombang-ambing di perairan Myanmar tanpa kepastian, tanpa gaji, bahkan sempat kehabisan bahan makanan.

Salah satu ABK yang bertugas sebagai Chief Engineer kapal, Riski, memohon perhatian serius dari pemerintah Indonesia, termasuk KBRI Yangon, Kementerian Luar Negeri, Bakamla, dan BP2MI, agar segera mengevakuasi mereka.

"Kondisi fisik dan mental ABK sudah terganggu. Keluarga juga sangat menghawatirkan keadaan kami di kapal dan kami juga sedih melihat keluarga kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena gaji kami selama tiga bulan ini tidak dibayar," ujar Riski kepada JawaPos.com, Sabtu (11/10).