Pemerintah Bentuk Satgas Audit Pesantren Diharapkan Cegah Kejadian Serupa Seperti di Al-Khoziny

JawaPos – Pemerintah bergerak cepat pasca musibah runtuhnya bangunan pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo yang menelan puluhan korban jiwa. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Audit Bangunan Pesantren untuk memeriksa kelayakan struktur pesantren di seluruh Indonesia. 

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin usai bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa siang (7/10).

Muhaimin mengatakan, audit akan dilakukan dengan merujuk pada data pemerintah daerah, sampling ke lapangan, hingga data aduan dari masyarakat.

Kementerian PU akan membuka hotline pengaduan khusus. “Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline,” ujarnya ditemui usai rapat.

Secara tegas, Muhaimin juga meminta agar pesantren-pesantren yang tengah melakukan proses pembangunan namun tanpa izin agar menghentikan kegiatannya tersebut. Tak hanya itu, pesantren juga diminta memperbaiki izinnya. Semua pesantren harus memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG).

Ia memaklumi jika ada pesantren yang mungkin belum memperbarui PBG atau bahkan memiliki. Pasalnya, dia menyebut, pesantren di Indonesia rata-rata berusia 100 tahun lebih.

Namun, tak lantas membenarkan hal tersebut. Saat ini, mereka diwajibkan untuk memperbaruhi dan mengkonsultasikan bangunannya pada Kementerian PU melalui Dinas PU setempat.

“Nah ini harus diperbarui semua pesantren, bangunan sekecil apapun harus ada PBG,” tuturnya.

Dia memastikan, dalam proses perbaikan ini, Kementerian PU akan menggratiskan semua biaya perizinan.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, menekankan, bahwa audit ini guna mengantisipasi agar kejadian di ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar para kiai maupun para tokoh pesantren untuk mau bekerja sama.

“Cukup satu kali ini saja. Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan (seperti di Al-Khoziny, red). Cukup. Cukup sekali ini. Mari kita bahu-membahu bekerjasama pemerintah,” tegasnya.

Sambil proses audit berjalan, pemerintah juga akan mencoba mencarikan anggaran untuk membantu proses revitalisasi ini. Meski belum dipastikan ketersediaan anggaran dan besarannya, ia memastikan pemerintah akan membantu.

“Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, terutama untuk yang rawan-rawan kecelakaan itu,” papar menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PKB tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, proses audit akan difokuskan pada 9 provinsi. Khususnya, dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan.

Pihaknya akan melakukan audit secara sampling dengan berfokus pada pesantren-pesantren yang dinilai rawan. Menurutnya, rawan ini merujuk pada struktur bangunan yang dinilai sudah tidak kokoh bahkan dalam waktu 2-3 bulan bisa roboh. Kemudian, pesantren usia lanjut atau berusia lebih dari 100 tahun.