Wamen Dahnil Ungkap Kebocoran Anggaran Pelaksanaan Haji Capai Rp 5 Triliun, KPK Pastikan Telusuri

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengkaji dugaan kebocoran anggaran pelaksanaan ibadah haji yang ditaksir mencapai Rp 5 triliun setiap tahun. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengenai potensi kebocoran dalam pengelolaan anggaran haji.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Monitoring telah melakukan kajian awal terhadap penggunaan anggaran haji. Ia memastikan, KPK melakukan kajian terhadap setiap potensi kebocoran anggaran.

"Tentunya masalah haji ini juga sudah ada kajian-kajiannya dari Direktorat Monitoring, dan nanti dengan informasi terkait anggaran haji yang setiap tahun ada kebocoran sekitar Rp 5 triliun, itu bisa dilakukan monitoring oleh direktur monitoring, dilakukan evaluasi, dan nantinya hasil evaluasinya akan kita sampaikan kepada Kementerian Haji," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Ia menekankan, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui titik-titik rawan kebocoran. Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam melakukan pencegahan, baik dengan memperkuat SOP, memperbaiki sistem, maupun mengganti pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan.

"Misalkan tahun 2026 dan seterusnya, kebocoran itu bisa diantisipasi, dibuatkan SOP-nya, atau mungkin juga kalau terjadi fraud oleh beberapa tempat atau kelompok, bisa diganti penyelenggara katering, penginapan, atau petugas yang terkait fraud tersebut," jelas Asep.

Ia menambahkan, jika dari hasil evaluasi ditemukan adanya tindak pidana korupsi, KPK bakal menindaklanjuti ke ranah hukum.

"Apabila hasil monitoring nanti ditemukan tindak pidana korupsi, itu bisa langsung disampaikan kepada Kedeputian Penindakan untuk dilakukan penindakan," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan adanya indikasi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan haji. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kebocoran itu segera ditutup, sehingga biaya penyelenggaraan haji bisa lebih efisien.

"Di proses pengadaan dan jasa, dugaan kami bisa terjadi kebocoran signifikan, 20 persen sampai 30 persen. Dari total biaya haji sebesar Rp 17 triliun untuk memberangkatkan 203.000 orang, kebocorannya hampir Rp 5 triliun per tahun," ungkap Dahnil saat konferensi pers di Kementerian Haji, Jakarta, Selasa (30/9).

Dahnil menekankan, pihaknya akan bekerja maksimal agar kebocoran tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. 

"Kenapa? Karena kalau kebocoran 20 persen sampai 30 persen dari Rp 17 triliun itu benar, maka setiap tahun hampir Rp 5 triliun hilang. Inilah yang ingin kami tekan semaksimal mungkin, bila perlu hingga nol kebocoran," pungkasnya.