Jokowi Mengaku Kenal Baik Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa, Sebut Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden Prabowo Subianto

Ilustrasi: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kenal baik dengan menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, enggan bicara soal reshuffle kabinet. (M IHSAN/RADAR SOLO)

JawaPos.com - Meski enggan banyak bicara mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih yang belum lama terjadi, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo mengaku kenal baik dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Jokowi, Purbaya memiliki mazhab yang berbeda dengan menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.  

Dikutip dari Radar Solo pada Sabtu (13/9), Jokowi menyampaikan bahwa Purbaya adalah ekonom yang memiliki perbedaan dengan sosok Sri Mulyani, menkeu era Jokowi yang dipertahankan oleh Presiden Prabowo meski akhirnya direshuffle.

”Saya kenal sangat baik dengan Pak Pur, sangat bagus dan mazhab ekonominya beda dengan Ibu Sri Mulyani,” jelasnya. 

Menurut Jokowi, respons pasar terhadap Purbaya juga baik. Walau sempat ada sentimen negatif, namun belakangan pasar merespons langkah serta kebijakan yang dialami oleh Purbaya secara positif. Menurut Jokowi, itu tampak pada beberapa aspek. 

”Kalau kita lihat dari respons pasar, respons masyarakat, indeks harga saham rebound juga, kembali naik. Rupiah menguat, artinya pasar juga menerima itu. Tentu saja kalau pasar menerima, aliran uang akan kembali masuk ke kita,” terang Jokowi.

Presiden Indonesia 2 periode tersebut menekankan, ihwal pergantian menteri di Kabinet Merah Putih, seluruhnya adalah hak Presiden Prabowo.

Dia enggan berkomentar soal menteri lain seperti mantan pembantunya di kabinet, Budi Arie Setiadi, yang juga diganti oleh Presiden Prabowo. Proses pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden.

”Reshuffle kabinet, reshuffle menteri, itu hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya. 

Jokowi menambahkan, sejauh ini dia belum berkomunikasi dengan Budi Arie sebagai loyalisnya.

Budi Arie sempat menjabat sebagai menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; menteri komunikasi dan informatika; hingga menteri koperasi. 

”Itu kewenangan presiden, saya tidak bisa memberikan komentar, itu hak prerogatif. Belum ketemu (Budi Arie), mungkin dalam waktu dekat tetapi belum ketemu,” kata dia.