Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 6 September 2025 | 00.11 WIB

Penuh Warna! Demo di DPR Hadirkan Pink, Hijau, hingga Cosplayer Luffy One Piece, Ini 5 Tuntutan Mereka

Ratusan massa aksi menggelar demonstrasi bertajuk Piknik Nasional Rakyat: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan masyarakat dan mahasiswa kembali menggelar aksi damai bertajuk Piknik Nasional Rakyat: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9). Dengan berbekal sebuah toa, secara bergantian mahasiswa ataupun masyarakat lainnya menyampaikan berbagai aspirasi mereka.

Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan ekonomi, seiring berakhirnya tenggat waktu untuk 17 tuntutan jangka pendek dari 17+8 Tuntutan Rakyat. 

Tak hanya itu, banyak pula yang menyuarakan korban meninggal akibat tindakan represif aparat.

"10 kawan kita kehilangan nyawa, Rheza Sendy mahasiswa Amikom, mereka pukul masyarakat. Hidup reformasi polri," ujar salah seorang mahasiswa. 

Simbol Perlawanan: Pink, Hijau, dan Jolly Roger

Suasana aksi penuh warna. Peserta mengenakan pakaian pink dan hijau sebagai simbol penghormatan pada perempuan, buruh, dan pahlawan rakyat seperti Affan Kurniawan.

Tak hanya itu terlihat juga bendera Jolly Roger ala One Piece juga dikibarkan, melambangkan semangat solidaritas. Bahkan seorang cosplayer dengan karakter Monkey D. Luffy pada anime One Piece juga hadir. 

Lima Tuntutan Mendesak

Dalam aksi ini, rakyat merumuskan lima tuntutan kritis yang dianggap penting untuk mengatasi krisis kemanusiaan pascagelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025. Tuntutan-tuntutan ini selaras dengan 17+8 Tuntutan Rakyat yang lebih luas, menyatukan jutaan rakyat dalam seruan untuk keadilan dan reformasi.

Beberapa poin tuntutan di antaranya:

  1. Membentuk tim ad-hoc independen untuk mengusut kasus kekerasan aparat.
  2. Menghentikan tindakan represif dan menjamin kebebasan demokrasi.
  3. Evaluasi total Inpres No.1/2025 soal efisiensi belanja negara yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
  4. Evaluasi kinerja pemerintahan yang dianggap abai pada kebutuhan rakyat.
  5. Langkah strategis pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore