Mahfud MD Bilang Beri Komando yang Cermat, Jangan sampai Ada Korban, Sindir Siapa?

JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD turut bersuara terkait rentetan demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Dia menegaskan tetap mendukung para demonstran lantaran adanya ketidakpuasan terhadap pejabat pemerintahan.

Namun, di sisi lain para demonstran harus tetap terukur. Dia juga berpesan kepada para petugas di lapangan agar tak bertindak sewenang-wenang, meskipun dia memahami posisi para petugas dalam kondisi terjepit.

Seperti halnya, mengamankan situasi di sekitar gedung DPR yang tak memperbolehkan pintu DPR sampai jebol. Mahfud memahami, hal tersebut merupakan perintah atasan.

Namun, kondisi di lapangan tentu berbeda lantaran para petugas menghadapi massa yang telah sangat marah. Alhasil, dia menekankan, yang bertanggung jawab adalah atasan lantaran harus memberi komando yang cermat dari waktu ke waktu. 

"Dalam memberi komando itu supaya cermat, jangan sampai terjadi korban di kalangan aparat dan rakyat. Yang saya lihat sekarang ini terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal aparat itu hanya menerima tugas, tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban, polisi jadi korban, rakyat jadi korban. Oleh sebab itu, ini harus diselesaikan," kata Mahfud MD pada akun Instagramnya @mohmahfudmd, Minggu (31/8).

Mahfud pun menjabarkan masalah utama terjadinya demonstrasi. Dia mengakui adanya akumulasi kekecewaan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Protes-protes awal yang muncul pun tak mampu membuat terselesaikannya permasalahan dengan jelas, layaknya hanya memberikan 'permen' yang kemudian terdapat persoalan baru yang menjadi permasalahan.

Kemudian, terdapat pula politisi arogan yang tak punya empati terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi yang memanas. Ada pula proses penegakan hukum yang tebang pilih, ada yang jalan dan ada yang tidak.

"Ada yang hanya masalah sepele saja yang tidak bisa diselesaikan. Ada yang besar diumumkan tetapi kemudian tindak lanjutnya tidak jelas. Ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi. Dia punya catatan korupsi tapi berkeliaran, terus memerintah dan membuat kebijakan dan sebagainya. Nah ini supaya diselesaikan, agar tidak semakin rumit,' tukas dia.

Dalam penutupannya, Mahfud pun berpesan kepada aparat bahwa rakyat itu bukan musuh. Aparat harus menanggung akibat kebijakan-kebijakan serta adanya pemimpin yang korup. "Dan penyelesaian harus disini," tutupnya.