Membangun Jangan Pakai Ego, Pakar Ingatkan Risiko Tata Ruang di Balik Rencana Kereta Cepat Jakarta–Surabaya

JawaPos.com - Rencana pemerintah membangun kereta cepat untuk rute Jakarta–Surabaya kembali menuai sorotan. 

Sebelumnya, hal tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan bahwa saat ini proyek tersebut sudah ada di dalam tahapan studi.

Studi, studi (kereta cepat) Bandung—Surabaya. Studi dahulu, studi,” ujarnya ditemui di sela kegiatan Indonesia-China Business Reception 2025 belum lama ini di Jakarta.

Terkait bergulirnya wacana tersebut, pakar tata kota dan pengamat infrastruktur, Yayat Supriatna, menilai proyek ambisius ini berpotensi mengulang kesalahan serupa seperti pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung yang hingga kini masih menyisakan masalah pembiayaan dan tata ruang.

Menurut Yayat, sejak awal proyek ini harus dilihat bukan semata sebagai urusan transportasi, melainkan juga bagian dari pembangunan wilayah. 

Ia mengingatkan bahwa kereta cepat bukan hanya soal rel dan kecepatan, tetapi juga keterpaduan dengan tata ruang kota, integrasi moda transportasi lain. Serta dampaknya terhadap bandara, tol, dan kereta reguler yang sudah ada.

“Kalau kereta cepat itu masuk ke Surabaya, otomatis struktur tata ruang kotanya harus diubah. Pertanyaannya, apakah sudah ada integrasi dengan moda lain, atau malah orang jadi mahal lagi untuk mencapai stasiunnya?” kata Yayat dihubungi JawaPos.com.

Yayat menyoroti kasus kereta cepat Jakarta–Bandung yang berhenti di Padalarang, bukan di jantung Kota Bandung. Akibatnya, penumpang harus transit, biaya tambahan untuk infrastruktur baru muncul, dan rencana pengembangan kota baru di sepanjang jalur kereta tidak berjalan.

“Dulu dijanjikan ada Walini, Karawang, kota baru yang akan tumbuh. Faktanya tidak. Jangan sampai Surabaya mengalami nasib serupa,” tegasnya.

Ancaman bagi Bandara dan Tata Ruang Kota

Kekhawatiran lain adalah potensi kereta cepat ini membuat bandara internasional yang sudah dibangun justru terbengkalai.

Dengan waktu tempuh 3–4 jam Jakarta–Surabaya, maskapai bisa kehilangan pasar. Sementara investasi besar di Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, hingga tol Trans-Jawa terancam tidak optimal.

“Kalau captive market antara Jakarta–Surabaya tidak besar, bisa jadi bandara dan tol yang sudah dibangun malah sepi. Ini harus dihitung benar, jangan sampai proyek ini jadi beban, bukan manfaat,” lanjutnya.

Selain itu, Yayat menyoroti masalah pembebasan lahan dan perubahan fungsi ruang kota. Ia mencontohkan pembangunan stasiun kereta cepat di Halim yang memakan lahan pertahanan TNI AU. 

“Di Surabaya nanti, apakah ada feeder, integrasi moda, atau malah harus bikin stasiun baru? Kalau tidak hati-hati, ini akan memicu biaya sosial dan ruang yang besar,” tambahnya.

Ego Proyek vs Kebutuhan Nyata

Yayat menilai proyek-proyek raksasa seperti ini kerap didorong oleh ambisi politik ketimbang kebutuhan nyata masyarakat.