Prabowo Minta Danantara Sumbang Rp 808 Triliun ke Negara Demi APBN Tanpa Defisit di 2027, Ekonom: Sulit untuk Dilakukan

Ilustrasi Sumbangan Danantara untuk Negara. Danantara diminta setor pemasukan Rp 808 triliun ke negara. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menyumbang pemasukan senilai Rp 808 triliun ke negara. Agar APBN tanpa defisit bisa benar-benar bisa diwujudkan.

Merespons hal ini, Ekonom sekaligus Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai bahwa sulit untuk dilakukan jika Danantara harus setor dengan nominal mencapai Rp 800 triliun ke negara.

Ia justru mempertanyakan soal kemampuan Danantara. Terlebih, kata dia, sebagian besar dana yang dikelola Danantara adalah Dana Pihak Ketiga (DPK).

"Tadinya kita pikir Danantara ini akan menjadi sumber investasi saja. Tapi ternyata tahun 2029 juga ditargetkan menyumbang karena ROA-nya diasumsikan capai 5 persen dari aset yang USD 1.000 miliar, atau sekitar 5 persen. Dan ini kalau di Indonesia kan ini setara Rp 700-Rp 800 triliun," kata Riandy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/8).

Ia mengatakan, sebetulnya pemerintah Indonesia tak perlu muluk-muluk untuk menargetkan APBN tanpa defisit. Menurut dia, ada hal penting yang harus dilakukan, yakni pengelolaan defisit yang harus tetap dijaga.

Untuk diketahui, defisit APBN setiap tahunnya biasa ditetapkan harus berada di bawah 3 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit berada pada rentang 2,78 persen.

"Enggak perlu kita hidup tanpa utang. Asalkan pengelolaan utangnya masih sustainable atau berhati-hati. Kalau kita paksa Danantara untuk mengucurkan uang sampai Rp 700 triliun, memang bisa? Aset Danantara itu kebanyakan DPK. Kedua, tidak semuanya aset produktif," bebernya.

Riandy mengungkapkan, daripada Danantara harus menyumbang dana ke negara. Seharusnya, kehadiran badan investasi ini bisa menjadi investor pada market failure atau kegagalan pasar yang hanya bisa dimasuki oleh pemerintah.

"Sebaiknya Danantara fokus mendorong sektor baru yang banyak market failure, khususnya sektor yang hanya bisa dimasuki oleh Pemerintah," pungkasnya.