Terima Nota Keuangan dari Prabowo, Puan Ungkap Kementerian Sering Curhat soal Cinta Segitiga Anggaran

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025–2026 yang menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI periode 2024–2029. 

Dalam rapat tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Penyampaian RUU APBN 2026, Nota Keuangan, dan dokumen pendukung dilakukan Prabowo kepada Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Puan menyinggung dampak ketidakpastian global terhadap ekonomi nasional, mulai dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, terganggunya distribusi komoditas strategis, hingga rantai pasok industri yang terancam. "Yang pada akhirnya ikut mempengaruhi kondisi moneter, fiskal, sektor riil nasional, dan pendapatan masyarakat di Indonesia," ujarnya.

Puan berharap penyusunan RUU APBN 2026 mempertimbangkan faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal. Ia menegaskan APBN memiliki ruang fiskal terbatas sehingga pemerintah harus menetapkan prioritas dan menerapkan belanja negara yang efektif dan efisien.

"Kebutuhan belanja negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan negara," katanya.

Puan turut menceritakan dinamika rapat kerja DPR dengan kementerian/lembaga terkait kebijakan efisiensi anggaran. "Bapak Presiden Yang Terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, kementerian/lembaga curhat ke komisi-komisi mitra kerjanya soal ‘cinta segitiga’ antara program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi," ungkapnya. 

"Namun cinta segitiga itu tidak harus berakhir patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," sambungnya.

Menurut Puan, kebijakan efisiensi sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola efektif, efisien, transparan, tertib, adil, dan patut. 

Ia juga menyinggung hasil pembahasan bersama pemerintah mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang menjadi dasar Nota Keuangan dan RUU APBN 2026.

"Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat. Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? Bagaimana nasib petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya," tuturnya. 

Puan berharap RAPBN 2026 dapat memudahkan kehidupan rakyat dan memperkuat pembangunan daerah. Ia menutup pidatonya dengan optimisme bahwa pesan Prabowo akan menjadi sumber semangat nasional. 

"Bahwa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki arah yang jelas, harapan cerah, semangat bergotong royong, dan tekad untuk maju bersama-sama," pungkasnya.