Viral Seorang Bidan di Sumbar Sebrangi Sungai Demi Obati Pasien, Ketua DPR Singgung Keadilan Pembangunan di Pelosok Daerah

JawaPos.com - Aksi heroik seorang bidan bernama Dona Lubis dari Puskesmas Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang menyeberangi sungai deras demi mengantarkan obat kepada pasien TBC viral di media sosial. Video Dona yang viral memperlihatkan dirinya menyeberangi aliran deras Sungai Batang Pasaman tanpa jembatan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, kisah tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah. Sebab, jembatan penghubung sepanjang 15 meter memutus akses ke Kejorongan Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, sejak Jumat (1/8).

“Pengabdian seperti yang dilakukan Ibu Dona patut dihormati, tetapi kita harus jujur bahwa negara tidak boleh membiarkan para tenaga medis menggantikan tanggung jawab infrastruktur dasar yang belum hadir,” kata Puan kepada wartawan, Rabu (6/8).

Puan menegaskan, keberanian bidan Dona yang menyebrang sungai tanpa bantuan alat apapun demi menolong pasien seharusnya tidak boleh menutupi kekurangan pelayanan negara. 

“Akses kesehatan yang setara dan aman adalah hak setiap warga negara, yang semestinya menjadi tanggung jawab negara,” tegasnya.

Ia menilai, peristiwa ini menunjukkan masih banyak titik rawan di pelosok daerah Indonesia yang belum memiliki konektivitas dan layanan kesehatan memadai. Karena itu, Puan mendorong pemerintah memaksimalkan pemerataan pembangunan. 

“Ketika satu jembatan rusak menyebabkan terputusnya akses ke fasilitas kesehatan, maka yang terganggu bukan hanya alur logistik, melainkan potensi hilangnya nyawa,” ujarnya.

Ketua DPP PDIP itu mendesak pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah konkret seperti penguatan anggaran infrastruktur penghubung ke fasilitas kesehatan di daerah 3T, penyusunan peta risiko wilayah layanan kesehatan, serta jaminan keselamatan kerja tenaga medis.

“Para bidan, perawat, dan dokter tidak hanya diminta mengabdi, tetapi juga harus dilindungi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan memastikan pihaknya akan mengawal anggaran dan kebijakan lintas kementerian agar pembangunan tidak hanya besar di pusat, tetapi juga sampai ke wilayah terpencil. 

“Negara harus hadir, bukan hanya melalui program besar dan laporan statistik, tetapi melalui jembatan yang berdiri kokoh, akses yang aman, dan kehadiran yang dirasakan nyata oleh rakyat,” pungkasnya.