Profil Almarhum Abdul Rahman Saleh, Eks Wartawan yang Jadi Jaksa Agung dari Non Karier

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti dunia hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, tutup usia pada Jumat (4/7) siang. Ia mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, pada pukul 13.05 WIB.

Kabar duka ini diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah H Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung periode 2004–2007," kata Harli kepada wartawan, Jumat (4/7).

Jenazah almarhum disemayamkan rumah duka yang berlokasi di Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korps Adhyaksa menampilkan penghormatan terakhir melalui unggahan resmi Instagram Kejaksaan RI.

Peofil Abdul Rahman Saleh

Abdul Rahman Saleh dilahirkan di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 1 April 1941. Ia menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), lalu melanjutkan pendidikan notariat dan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Kariernya berawal dari dunia jurnalistik sebelum terjun ke dunia hukum. Ia sempat berkarier sebagai wartawan, kemudian melanjutkan karier di dunia hukum dengan menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, advokat, notaris, dosen, arbiter, bahkan aktif sebagai aktor dalam beberapa film.

Pengalaman luas ini membentuk reputasinya sebagai sosok intelektual dan humanis. Kariernya di dunia hukum terbilang mulus, pada 1999, ia dilantik menjadi Hakim Agung. Jabatan tersebut diembannya hingga 2004, hingga akhirnya ia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Jaksa Agung periode 2004–2007. Kepemimpinannya menjadi Jaksa Agung sempat kontroversial, karena dirinya bukan berkarier dari Kejaksaan.

Selama menjabat, Abdul Rahman dikenal tegas menegakkan hukum dan menjunjung tinggi nilai integritas.

Usai masa jabatan Jaksa Agung, ia tetap berkecimpung dalam diplomasi. Dari 2008 hingga 2011, Abdul Rahman diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Denmark yang merangkap ke Lithuania.