Menteri HAM Natalius Pigai Gelar Pertemuan Terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, Bahas Masalah Kekerasan dan Konflik Bersenjata

JawaPos.com-Menyusul masalah kekerasan dan konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah Papua Tengah belakangan ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menggelar pertemuan terbatas pada Jumat (6/6) malam. Pertemuan yang berlangsung di Bali itu dihadiri gubernur Papua Tengah, anggota DPRD Papua Tengah, bupati Intan Jaya, dan bupati Puncak. 

Berdasar informasi yang diterima Menteri Pigai, korban akibat masalah kekerasan dan konflik bersenjata terus berjatuhan. Baik korban meninggal dunia, luka-luka, maupun korban yang mengungsi.

Data menyebut jumlah pengungsi akibat persoalan tersebut sudah menyentuh angka 60 ribu orang. Mereka memilih lokasi-lokasi aman di beberapa kota terdekat seperti Timika dan Nabire. 

Pigai memastikan, Kementerian HAM menyikapi persoalan tersebut dengan sangat serius. Dia ingin masalah itu cepat selesai dan cita-cita Papua Tengah yang damai terwujud. Karena itu, pihaknya juga menyiapkan upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian agar masyarakat di Papua Tengah bisa kembali hidup dengan aman dan nyaman. 

”Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui gubernur, DPRD, dan para bupati, juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik,” kata Pigai dalam keterangan resmi pada Sabtu (7/6).

Sebagai menteri HAM, Pigai pun menegaskan keinginannya bersama pemerintah daerah di Papua Tengah untuk bersama-sama mendorong langkah-langkah rekonsiliatif demi menghadirkan perdamaian di tanah Papua. Menurut informasi yang diterima oleh Pigai, 60 ribu pengungsi di Papua Tengah berasal dari Intan Jaya dan Puncak. 

Setelah mendapat laporan yang utuh, lanjut Pigai, Kementerian HAM dalam waktu dekat akan turun langsung ke Papua Tengah untuk memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik. Selain itu, mereka juga akan terus mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua.

”Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, baik (kebutuhan) jangka pendek, menengah maupun panjang,” imbuh dia.