Mentan Amran Pernah Ditegur Wapres Terkait Mafia Beras, Begini Penjelasannya

JawaPos.com - Potongan pidato Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali viral. Kali ini pidato di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Dalam video tersebut, Amran mengatakan pernah ditegur Wakil Presiden karena memberantas mafia beras. Namun tidak disebutkan nama Wakil Presiden yang dia maksud. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono memberikan penjelasan atas isi pidato Amran tersebut. “Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu. Saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,” ujar Arief dalam keterangannya Sabtu (19/4). Seperti diketahui selain menjadi Mentan di era Prabowo, Amran juga pernah jadi Mentan di era Jokowi. 

Arief menegaskan bahwa teguran yang diterima Mentan Amran saat itu justru dianggap sebagai masukan sangat positif. Teguran itu menjadi pengingat bagi beliau untuk semakin hati-hati dan bijak dalam mengambil langkah strategis. Khususnya terkait kebijakan pangan nasional.

Menurut Arief, melalui cerita dalam pidatonya Amran ingin menyampaikan bahwa dengan dukungan Presiden dan Wakil Presiden. Mentan Amran tidak ragu bertindak demi membela petani dan menjaga kepentingan nasional. “Pak Menteri selalu memegang prinsip keberpihakan pada petani dan tidak gentar membongkar praktik mafia pangan, meskipun harus menghadapi risiko besar,” tegasnya.

Hingga kini, Kementan terus bersinergi dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindak tegas kasus-kasus kejahatan di bidang pangan. Seperti pupuk palsu, manipulasi MinyaKita, serta dugaan korupsi di lingkungan internal.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Mentan Amran telah menunjukkan ketegasannya. Tercatat ada 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses secara hukum.

“Presiden dan Wakil Presiden kita sangat tegas dalam isu pangan," Kata Arief. Khususnya perangi korupsi dan mafia pangan. Bagi Amran, integritas adalah harga mati. Siapa pun yang terbukti merugikan petani, baik mitra kerja, pengamat, maupun pegawai internal, akan ditindak tanpa kompromi. (wan)