Wapres: Warga yang Pakai Dana Bansos untuk Judi Harus Dicoret

JawaPos.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons polemik bantuan sosial (bansos) untuk korban judi online. Dia menegaskan, sasaran penerima bansos adalah warga miskin. ”Jadi, jangan bilang ini (karena) judi. Pokoknya, orang miskin (terima bansos)," katanya seusai pembukaan BSI International Expo 2024 di Jakarta kemarin (20/6).

Ma’ruf menuturkan, dalam penyaluran bansos, yang diverifikasi adalah apakah yang bersangkutan benar-benar miskin atau tidak. Jangan sampai bansos mengalir kepada yang tidak berhak. Misalnya, diterima oleh orang-orang kaya.

Terkait dengan judi online maupun judi konvensional, Ma’ruf menegaskan tidak boleh menggunakan dana bansos. Jadi, yang perlu diawasi adalah jangan sampai dana bansos digunakan untuk berjudi. ’’Bansos yang terbukti digunakan untuk judi online atau judi lain-lain, cabut saja (bansosnya),’’ tegas mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Ma’ruf mengatakan, ratusan triliun rupiah dana bansos yang disalurkan kepada masyarakat setiap tahun harus memberikan manfaat. Dana itu diharapkan bisa meningkatkan derajat hidup agar warga tidak miskin terus.

Satgas Optimistis

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online optimistis terhadap langkah strategis yang mereka lakukan. Ketua satgas yang juga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yakin, tren judi online segera turun. ”Saya yakin minggu ini dan minggu depan tren judi online akan turun,” kata Hadi. Karena itu, dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membuat laporan pasca satgas bekerja.

Kepada seluruh jajaran di Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi meminta mereka fokus dan bekerja optimal. Khususnya untuk menyelamatkan 80 persen pemain judi online yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. ”Mereka yang mainnya Rp 10 ribu sampai Rp 100 ribu. Bayangkan, tukang cat pulang tidak bawa uang hanya karena ingin melipatgandakan pendapatannya, namun habis karena judi online,” terang dia. Belum lagi masyarakat yang main judi online dengan uang dari pinjaman online. Hal itu juga menjadi perhatian satgas.

Berkaitan dengan aparat TNI-Polri yang ikut main judi online, Hadi memastikan sudah memonitor. ”Pimpinan TNI dan Polri sudah mengetahui data-datanya, siapa saja (prajurit TNI dan personel Polri) yang main judi online,” tegas Hadi. Selain tidak dilibatkan dalam kerja-kerja satgas, mereka telah dibina dan diberi sanksi. Secara khusus, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan bahwa instansinya tidak akan ragu memberikan sanksi kepada prajurit TNI yang kedapatan main judi online.

Pada bagian lain, anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta meminta satgas berfokus pada akar masalah. Bukan sekadar menyentuh masalah permukaan. Menurut dia, sejauh ini satgas terlihat menggunakan strategi memerangi demand and supply.

”Pendekatan tersebut tentu tidak salah, tapi aparat juga harus menyisir dari akarnya, yakni si bandar, jaringan, dan kroninya," ujarnya dalam keterangan yang diterima Jawa Pos kemarin. Wayan menyebut, judi online tentu memiliki basis luar jaringan (luring). Jaringan itu diyakini melibatkan banyak pihak. ”Termasuk pihak yang berasal dari Indonesia sendiri,’’ imbuhnya.

Dia berharap satgas tidak sekadar gestur politik. Satgas yang dibentuk lewat Keppres Nomor 21/2924 itu harus benar-benar membantu meniadakan persoalan judi secara komprehensif. ”Dan memberi manfaat yang terbaik bagi masyarakat," tutur legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (lyn/syn/tyo/wan/c6/oni)