Senin, 25 Mei

Zetizen

Learning Hub

Iklan Jitu

Home Nasional

Tazkia Royyan Hikmatiar

Minggu, 2 Juni 2024 | 23.42 WIB

YLBHI Kritisi RUU Kepolisian yang Atur Polisi Awasi PPNS hingga Penyidik KPK dan Jaksa Agung

Ketua LBH-YLBHI Muhamad Isnur

JawaPos.com - Polisi disinyalir akan menjadi lembaga super body, bila draf Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lolos dan disahkan menjadi undang-undang.

Pasalnya dalam draf itu, ada pasal yang menyebut bahwa polisi berwenang mengawasi dan membina teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik lain yang ditetapkan undang-undang. Hal itu tercantum dalam Pasal 14 ayat 1b.

Ketua LBH-YLBHI Muhamad Isnur mengatakan, dengan pasal itu, polisi akan ikut campur dalam kasus-kasus yang ditangani penyidik mulai dari kementerian, KPK, hingga Jaksa Agung.

"Jadi kalau kita membaca definisi ini, maka kemudian dia jadi super body. Bahasa hukumnya mungkin kalau dalam agama jadi majelis syuro gitu, majelis tinggi, penyidik lembaga-lembaga lain," ujarnya kepada wartawan, Minggu (2/6).

"Karena berarti Jaksa Agung sebagai penyidik di undang-undang HAM berat, KPK sebagai penyidik undang-undang korupsi, harus berkoordinasi dibina diawasi oleh penyidik kepolisian," sambung Isnur.

Dengan adanya pasal itu dalam RUU Kepolisian, ia mengaku sulit membayangkan kerja-kerja para penyidik KPK hingga Jaksa Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah.

Apalagi kasus-kasus yang ditangani dua lembaga itu rerata merupakan kasus besar yang melibatkan pejabat negara.

Baca Juga: 3 Zodiak yang Berhasil Mengatasi Rasa Takutnya pada 2 Juni 2024, Apakah Kamu Termasuk Salah Satunya?

"Kita bisa membayangkan bagaimana konsekuensi dari penyidik KPK yang harus dibina, diawasi, berkoordinasi kepada penyidik kepolisian. Bagaimana Jaksa Agung dalam hal ini memeriksa Jiwa Sraya, memeriksa timah, sekarang yang terbaru antam," tutur Isnur.

Pemberian kewenangan kepada kepolisian untuk mengawasi lembaga-lembaga penyidik lain seperti PPNS, KPK, maupun Jaksa Agung, katanya, bertentangan dengan harmonisasi antar-lembaga.

Editor: Kuswandi

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.

Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

021-53699659 | 021-5349207 (Fax)

info@jawapos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

YLBHI Kritisi RUU Kepolisian yang Atur Polisi Awasi PPNS hingga Penyidik KPK dan Jaksa Agung

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

YLBHI Kritisi RUU Kepolisian yang Atur Polisi Awasi PPNS hingga Penyidik KPK dan Jaksa Agung

Tags

Artikel Terkait

YLBHI Minta Negara Tak Normalisasi Teror Aktivis, Termasuk Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Delpedro Marhaen dan Kawan-Kawan Diputus Bebas, YLBHI Apresiasi PN Jaksel

Mabes Polri Respons Usulan YLBHI Terkait Penarikan Personel Brimob dari Masyarakat

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com