Dikritik di Film Dirty Vote, Bawaslu: Terima Kasih Loh

JawaPos.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap film dokumenter Dirty Vote. 

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (13/2).

Lolly juga mengatakan bahwa dirinya sudah menonton film tersebut. Terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetensi Bawaslu selama pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini ‘oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik’. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu,” ujar Lolly.

Baca Juga: Dari Cinta Laura sampai Umi Pipik, Berikut Daftar Artis Indonesia yang Mencoblos di Luar Negeri

Dia mengungkapkan Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut. Dia mengaku langsung berkomunikasi dengan pihak terkait perihal tersebut.

Loly mengatakan bahwa langsung berkomunikasi dengan teman-teman humas untuk memastikan bahwa informasinya lebih masif disampaikan.

Loly juga menjelaskan bahwa juga telah menangani kasus yang disebutkan dalam film tersebut, seperti pembagian susu di hari bebas kendaraan atau biasa disebut car free day.

seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

“Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu,” jelas dia.

Baca Juga: Jawaban Nyeleneh Bonek Terkait Misteri Song Ui-young: Jualan Seblak, Imlek, atau Out?

Tapi, menurut dia, penilaian milik publik. Dia menerangkan Bawaslu tidak akan membatasi pandangan publik, malah dipersilahkan.

Dirty Vote merupakan video dokumenter garapan Dandhy Laksono yang dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024, di YouTube. Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar yang memaparkan dugaan kecurangan pemilu secara sistematis dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam film tersebut Bawaslu dianggap tak netral dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kampanye yang melibatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.