Kenaikan Kasus Covid-19, Belum Diperlukan Pengetatan Prokes Jelang Libur Nataru

Suasana pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (28/6/2023). Pada cuti bersama Idul Adha, PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat sekitar 175.000 tiket keberangkatan Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir telah terjual pada periode libur akhir pekan panjang,

JawaPos.com – Momen libur panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) dibayangi dengan lonjakan kasus Covid-19. Namun, pakar memandang bahwa belum diperlukan mekanisme pengetatan protokol kesehatan (prokes).

Anjuran tersebut disampaikan Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi sekaligus mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama. Dia menyatakan, dengan data yang ada sampai sekarang, kebijakan pengetatan protokol kesehatan secara umum belum perlu diberlakukan.

”Tapi, tetap ada beberapa anjuran bagi anggota masyarakat dalam menyambut momen Nataru kali ini,” katanya kemarin (15/12). Yakni, tetap menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, lakukan aktivitas fisik dan olahraga teratur, serta rajin mencuci tangan.

Anjuran berikutnya adalah masyarakat yang sedang mengalami infeksi saluran napas seperti batuk, demam, dan pilek untuk selalu memakai masker. Tujuannya adalah tidak menulari orang lain. Bahkan, jika diperlukan, mereka dengan gejala itu menjalani tes antigen atau PCR.

”Kalau hasilnya positif Covid-19, lakukan isolasi mandiri dan konsumsi obat bila diperlukan,” jelas guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tersebut. Para lansia serta masyarakat yang memiliki komorbid dianjurkan memakai masker saat berada di kerumunan.

Tjandra menegaskan, virus Covid-19 terus berkembang menghasilkan varian-varian baru. WHO secara rutin memantau varian itu. ”Sementara itu, varian yang kini tercatat paling banyak beredar adalah EG.5,” ungkap dia. Varian ini dilaporkan dari 89 negara di dunia dan merupakan 51,6 persen dari sekuen genom yang dikirimkan ke GISAID.

Di bagian lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub melakukan ramp check bus antarkota antarprovinsi (AKAP) serta bus pariwisata. Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Danto Restyawan menjelaskan, ramp check dilakukan untuk memastikan kelaikan armada demi keselamatan dan keamanan transportasi.

”Ramp check tidak hanya dilakukan menjelang angkutan Nataru. Namun, pengecekan secara rutin dan mandiri juga dilaksanakan PO bus,” ujarnya.

Hingga kemarin, kelaikan 21.679 bus diperiksa. Dari jumlah tersebut, 14.321 bus diizinkan beroperasi. Kemudian, 4.610 armada mendapat peringatan perbaikan serta 1.833 armada kena tilang dan dilarang beroperasi. Selain itu, ada 915 armada yang dilarang beroperasi. (wan/han/c14/bay)

Editor: Ilham Safutra